Pantau - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti capaian kedaulatan ekologis selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penanganan Radioaktif dan Reformasi Pengelolaan Sampah
Hanif menegaskan bahwa langkah menuju kedaulatan ekologis terlihat nyata melalui penanganan insiden radioaktif Cesium-137 di Cikande, Banten, serta peningkatan signifikan dalam pengelolaan sampah nasional.
Dalam kasus kontaminasi radioaktif di Cikande, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) berhasil mengoordinasikan kolaborasi lintas lembaga untuk menanggulangi paparan Cesium-137 secara efektif.
"Perlindungan lingkungan merupakan bagian dari pertahanan negara dan menjadi aspek penting dari keamanan ekologis," ungkap Hanif.
Sebagai tindak lanjut dari upaya pengelolaan sampah, KLH/BPLH meluncurkan kebijakan nasional bertajuk “Akhiri Open Dumping Sampah: Bangun Peradaban Harmonis dengan Alam dan Budaya.”
Melalui kebijakan tersebut, sebanyak 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping telah ditutup atau direvitalisasi, menurunkan timbunan sampah nasional sebesar 21,85 persen atau sekitar 12,37 juta ton per tahun.
Pemerintah menargetkan penyelesaian pengelolaan sampah hingga mencapai 51 persen pada tahun 2025 dan 100 persen pada 2029.
KLH juga membentuk Waste Crisis Center (WCC) untuk memantau kapasitas TPA secara real-time serta menangani kondisi darurat sampah di berbagai daerah.
Transisi Energi Hijau dan Diplomasi Iklim
Transformasi pengelolaan sampah kini diarahkan menjadi berbasis energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL) di tujuh wilayah utama.
Proyek PSEL tersebut menjadi bagian dari transisi menuju energi hijau dan mendukung pencapaian target dokumen iklim Second NDC Indonesia yang akan disampaikan pada COP30 di Brasil.
Hanif menegaskan bahwa Second NDC Indonesia sedang difinalisasi agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional tanpa mengalami kemunduran target (no backsliding).
"Indonesia justru meningkatkan ambisi iklim agar pembiayaan hijau seperti program waste to energy dan PSEL dapat berjalan cepat," ujarnya.
Secara global, Indonesia kini diakui sebagai salah satu pemain utama dalam pasar karbon dunia.
Melalui Bursa Karbon Indonesia, nilai transaksi nasional telah menembus Rp30 miliar, memperkuat posisi diplomasi iklim Indonesia di tingkat internasional.
Hanif menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya menjual kredit emisi, tetapi juga kepercayaan dan komitmen terhadap masa depan bumi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
