Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti, meminta pemerintah untuk mengantisipasi potensi masalah dalam proses transisi tata kelola haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah menjelang pelaksanaan haji tahun 2026.
Haeny menilai transisi ini berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan jika tidak ditangani secara matang dan terstruktur.
Menurutnya, terdapat tiga tantangan utama yang harus diwaspadai selama masa transisi, yakni tantangan waktu dan tekanan operasional, tantangan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), serta tantangan logistik dan alih kelola aset.
"Kementerian Haji dan Umrah perlu gerak cepat dengan melakukan sinergi kolaborasi terutama dengan Kemenag, agar fase transisi ini tidak menimbulkan turbulensi yang bisa mengganggu persiapan pelaksanaan haji 2026", ungkapnya.
Tantangan Waktu dan Operasional yang Mendesak
Haeny menjelaskan bahwa waktu persiapan haji tinggal enam bulan sejak Oktober, sehingga berbagai tahapan harus dilakukan secara paralel dalam waktu singkat.
Proses tersebut meliputi tender, pemilihan penyelenggara haji, pemesanan akomodasi di Arab Saudi, hingga pengembangan institusi baru.
"Semua harus dilakukan secara paralel dan tepat sasaran. Kelambatan sedikit saja, bisa berimplikasi pada kesiapan penyelenggaraan, yang berpotensi mempengaruhi kualitas layanan 221.000 jamaah", ia mengungkapkan.
Kelembagaan, SDM, dan Pengalihan Aset Jadi Perhatian
Tantangan kedua menyangkut pembangunan struktur birokrasi baru oleh Kementerian Haji dan Umrah, termasuk rekrutmen dan pelatihan SDM di 13 embarkasi dan 7 debarkasi.
"Kemenag memiliki pengalaman puluhan tahun dalam urusan tata kelola haji. Perlu ada transfer pengetahuan dan pengalaman secara lebih terstruktur. Tanpa ada mekanisme yang jelas, pengalaman Kemenag yang sudah bertahun tahun akan hilang begitu saja", jelas Haeny.
Sementara itu, tantangan logistik mencakup alih kelola aset haji seperti asrama, rumah sakit, embarkasi dan debarkasi yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kemenag.
Proses tersebut menuntut inventarisasi, verifikasi, dan serah terima aset yang rumit dan berpotensi menimbulkan kendala administratif.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Haeny mengusulkan tiga pendekatan strategis: jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dalam jangka pendek, ia menyarankan pembentukan Satgas Transisi Haji 2026 dengan personel gabungan dari berbagai instansi terkait.
Sementara pada jangka menengah, fokus diarahkan pada konsolidasi kelembagaan, percepatan rekrutmen SDM inti, serta pelatihan intensif bersama Kemenag dan lembaga pelatihan pemerintah.
"Niat baik harus diimplementasikan dengan perencanaan yang matang, strategis dan eksekusi yang cermat. Mari kita jadikan Haji 2026 sebagai contoh sukses transisi yang tertata, melalui kolaborasi lintas sektoral dan perbaikan semua sektor demi kepentingan jamaah haji", tegas Haeny.
- Penulis :
- Shila Glorya
