Pantau - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengintegrasikan materi perlindungan pekerja migran ke dalam program Sekolah Rakyat.
Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sistem pelayanan pekerja migran dari sebelum penempatan, saat bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu prioritas nasional dalam bidang pendidikan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Penguatan Sinergi Antar-Lembaga
Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis guna meningkatkan sinergitas antar-lembaga negara.
"Yang tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar-lembaga atau antar-instrumen negara. Tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan pekerja migran, baik sebelum, ketika penempatan, maupun sesudah penempatan," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa edukasi mengenai hak, kewajiban, serta perlindungan pekerja migran perlu diberikan sejak dini, terutama bagi calon tenaga kerja muda.
"Kami ingin Sekolah Rakyat ini juga memasukkan materi terkait masalah pekerja migran atau bagi mereka yang berminat menjadi pekerja migran Indonesia," ia mengungkapkan.
Sejalan dengan Arahan Presiden
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar P2MI tidak hanya fokus pada perlindungan, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi.
Mukhtarudin menyebut integrasi ini akan memperkuat sistem nasional penciptaan lapangan kerja yang terkoordinasi antar-instrumen negara, termasuk bidang pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan.
"Dengan sistem yang terintegrasi sejak awal, kami berharap masyarakat mendapat bekal yang cukup sebelum menjadi pekerja migran," ujarnya.
Rincian pelaksanaan program ini akan dibahas lebih lanjut bersama Kemensos, termasuk mekanisme kurikulum dan penentuan lokasi Sekolah Rakyat yang akan dijadikan pilot project.
- Penulis :
- Shila Glorya
