Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan anggaran pembangunan jalan dari Rp400 miliar menjadi Rp4 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi pengeluaran rutin pemerintah daerah.
Langkah ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menargetkan seluruh infrastruktur dasar di provinsi tersebut akan selesai pada tahun 2027.
Infrastruktur Dikebut, Anggaran Melonjak Tajam
"Kami memangkas hampir 75 persen dana rutin provinsi untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Anggaran jalan, misalnya, meningkat dari Rp400 miliar menjadi Rp4 triliun," ungkapnya.
Selain pembangunan jalan, Dedi menyebutkan sejumlah anggaran infrastruktur lainnya juga mengalami peningkatan signifikan.
"Irigasi yang sebelumnya nol kini Rp500 miliar, pemasangan jaringan listrik yang sebelumnya nol kini mencapai Rp500 miliar per tahun. Penerangan jalan umum yang dulu hanya bernilai Rp20 miliar, kini menyentuh angka Rp1 triliun. Begitu juga dengan perbaikan sekolah, yang sebelumnya nol, kini mencapai Rp1 triliun," ia menambahkan.
Pemprov Jabar juga sedang mempersiapkan tahap pengembangan infrastruktur lanjutan yang akan dimulai pada tahun 2028.
Salah satu fokus pembangunan berikutnya adalah peningkatan layanan transportasi massal bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
"Pada 2028 kami mulai mempersiapkan tahap selanjutnya. Salah satu rencana besar kami adalah bekerja sama dengan PT KAI untuk menghadirkan layanan kereta yang lebih cepat antara Jakarta dan Bandung dengan waktu tempuh hanya 1–1,5 jam," ujarnya.
Tiga layanan kereta baru juga direncanakan hadir dalam waktu dekat: Tani Mukti (angkutan hasil pertanian), Kilat Pajajaran (rute cepat Jakarta–Banjar), dan Jakalalana (wisata Jakarta–Cianjur).
Efisiensi APBD Melalui WFH dan Pemangkasan Belanja Rutin
Sebelumnya, pada November 2025, Pemprov Jabar telah mengumumkan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran tahun 2026.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun akibat tertundanya Transfer Pusat ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,4 triliun.
Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menyatakan bahwa kebijakan WFH diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran kantor dan meningkatkan efisiensi.
"WFH dapat mengurangi penumpukan pegawai di kantor, menghemat listrik dan air, serta mengurangi kemacetan," ungkap Herman.
Dengan pengalihan anggaran ke sektor prioritas seperti jalan, irigasi, listrik, pendidikan, dan transportasi publik, Pemprov Jabar menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
