Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Siapkan Pelatihan untuk 500.000 Calon Pekerja Migran, Anggarkan Rp15 Triliun untuk Sektor Vokasi

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Pemerintah Siapkan Pelatihan untuk 500.000 Calon Pekerja Migran, Anggarkan Rp15 Triliun untuk Sektor Vokasi
Foto: Menteri P2MI Mukhtarudin (kanan) dalam pertemuannya dengan perwakilan Indonesian Business Council (IBC) di kantor KP2MI, Jakarta, Jumat 7/11/2025 (sumber: KP2MI)

Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Indonesian Business Council (IBC) sepakat menjalin kerja sama pelatihan keterampilan bagi 500.000 calon pekerja migran Indonesia.

Program pelatihan ini mencakup bidang-bidang strategis seperti pengelasan, perhotelan, perawat, serta keterampilan teknis lainnya.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyebutkan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem dan tata kelola penempatan pekerja migran ke luar negeri.

Pertemuan antara Mukhtarudin dan CEO IBC Dr. Sofyan A. Djalil berlangsung pada Jumat, 7 November 2025 di kantor KP2MI, Jakarta.

Pertemuan ini merupakan langkah lanjutan dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan perlindungan dan peningkatan kualitas tenaga kerja migran Indonesia.

Presiden Prabowo menginisiasi program pelatihan ini sebagai bagian dari strategi nasional untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di pasar internasional.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 triliun guna mendukung kelangsungan dan keberhasilan program pelatihan tersebut.

"Anggaran 15 triliun ini diharapkan bisa menghasilkan devisa masuk hingga Rp90 triliun", ungkap Mukhtarudin.

KP2MI Pimpin Pelaksanaan, IBC Fokus Advokasi

KP2MI akan memimpin pelaksanaan program ini melalui sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Kolaborasi dengan IBC diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan memperluas jaringan penempatan pekerja migran ke negara tujuan.

Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran untuk menyesuaikan regulasi dengan kondisi terkini.

"Mudah-mudahan masa sidang ini mulai dibahas, revisi UU sudah bisa selesai", ujarnya.

Sebagai bagian dari program quick win sesuai arahan Presiden Prabowo, KP2MI menggandeng beberapa kementerian untuk mempercepat pendidikan vokasi.

"Saya ingin ke depan sistem terbangun. Saya pelajari Filipina, saya lihat remitansi mereka tinggi. Maka, vokasi ini penting demi memanfaatkan bonus demografi dan menciptakan tenaga kerja produktif", ujar Mukhtarudin.

CEO IBC, Sofyan A. Djalil, menyambut positif langkah ini dan menegaskan kesiapan IBC untuk mendukung penuh inisiatif pemerintah.

"Pengangguran perkotaan makin tinggi. Ini salah satu yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan ini juga sejalan dengan visi Pak Menteri yang harus diformulasikan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini", ujarnya.

Sofyan menambahkan bahwa kolaborasi IBC dan KP2MI akan memperkuat mobilisasi tenaga kerja, terutama menjelang peringatan Hari Migran Internasional pada 18 Desember mendatang.

IBC berkomitmen memberikan dukungan dari sisi konsep dan advokasi agar target pelatihan 500.000 pekerja migran dapat terealisasi.

Mukhtarudin menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menempatkan tenaga kerja berkualitas di luar negeri secara legal dan terproteksi.

Saat ini KP2MI sedang menyusun Grand Design sistem pelindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh.

Grand Design tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran dan memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang lebih besar.

Penulis :
Leon Weldrick