Pantau - Pemerintah Indonesia menerapkan reformasi tata kelola regulasi melalui mekanisme Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai langkah strategis menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendorong efisiensi regulasi berbasis bukti.
RIA merupakan bagian dari praktik tata kelola regulasi yang baik (Good Regulatory Practices/GRP) guna memastikan kebijakan disusun secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Evita Manthovani menyampaikan bahwa implementasi RIA bukan hanya agenda domestik, melainkan juga berkaitan erat dengan proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Penerapan RIA diyakini akan memperkuat kebijakan nasional dan membuka jalan integrasi Indonesia ke dalam ekonomi global yang lebih kompetitif.
Kolaborasi Indonesia–Inggris Dorong Evaluasi Regulasi Berbasis Bukti
RIA Forum 2025 digelar sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris melalui program penguatan kapasitas kebijakan berbasis bukti.
Forum ini membahas konsep RIA secara mendalam, termasuk penetapan ambang batas (threshold) terhadap dampak kebijakan di sektor ekonomi.
Forum juga memperkuat kerja sama bilateral Indonesia–Inggris dalam penerapan GRP dan praktik regulasi yang berbasis pada data dan analisis menyeluruh.
Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey, menyambut baik penyelenggaraan forum tersebut sebagai wujud nyata kolaborasi strategis dalam bidang regulasi antara kedua negara.
Forum ini juga menjadi bagian dari ASEAN-UK Economic Integration Programme yang mencakup reformasi regulasi, promosi perdagangan terbuka, pengembangan layanan keuangan inklusif, dan digitalisasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
Program ini turut menyoroti dukungan bagi UMKM dan pemberdayaan wirausaha perempuan di kawasan.
Evita Manthovani mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris dalam penguatan kebijakan berbasis bukti yang sedang dikembangkan oleh Indonesia.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat pedoman nasional RIA, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong harmonisasi penerapan RIA di seluruh kementerian dan lembaga.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
