Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu menembus angka di atas 5 persen, sesuai dengan rata-rata nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III tahun 2025 secara year-on-year tercatat sebesar 4,31 persen.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan II yang hanya mencapai 3,39 persen.
Mendagri menyebut pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator positif atas aktivitas perekonomian masyarakat.
Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengevaluasi target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar selaras dengan rencana pembangunan.
Kondisi ekonomi yang stabil dan bertumbuh disebut memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Karena kalau seandainya pendapatan belanjanya tidak jalan, enggak sesuai target, otomatis uang yang beredar akan berkurang. Ekonomi melamban," ungkapnya.
Penguatan PAD dan Sektor Swasta Jadi Fokus
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mendorong kepala daerah di Maluku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Salah satu upaya yang disarankan adalah melalui penguatan sektor swasta dengan memberikan kemudahan dalam perizinan usaha.
Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi COVID-19 melalui dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Buatlah program-program yang pro kepada swasta. Supaya mereka bisa hidup," ia mengungkapkan.
Mendagri juga mengapresiasi kinerja kepala daerah di Maluku yang berhasil menjaga tingkat inflasi year-on-year tetap terkendali di angka 2,30 persen.
Menurutnya, mempertahankan stabilitas inflasi di wilayah kepulauan seperti Maluku merupakan tantangan tersendiri.
"Paling tidak gampang daerah kepulauan ini ya. Apalagi kalau ada ombak besar, tapi terjaga di angka itu selama setahun ini, sangat bagus sekali," katanya.
Antisipasi Natal dan Tahun Baru 2026
Selain isu ekonomi, Mendagri juga meminta kepala daerah di Maluku untuk melakukan konsolidasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Merujuk pada arahan Presiden RI Prabowo Subianto, kepala daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta menggelar rapat koordinasi guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.
"Tolong dikonsolidasikan. Kemudian juga terus masalah keamanan, ya, dan satu lagi masalah pangan. Kesediaan pangan, stok pangan, karena pasti demand akan meningkat, orang mau merayakan Natal dan Tahun Baru," jelas Mendagri.
- Penulis :
- Arian Mesa
