Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang antikorupsi, transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
Pernyataan ini disampaikan Khofifah saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Surabaya pada Selasa, 9 Desember 2025.
"Peringatan Hakordia 2025 menjadi momentum memperkuat integritas di semua lini termasuk ASN untuk membangun budaya antikorupsi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa penguatan integritas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Komitmen Sistemik Melalui Digitalisasi dan Pengawasan
Khofifah menyebut bahwa reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi adalah prioritas nasional yang diterjemahkan di Jawa Timur melalui kerja kolektif lintas sektor.
"Pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai ekosistem bersama dari hulu hingga hilir. Melalui edukasi publik, penguatan tata kelola, dan pelibatan peran serta masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, digitalisasi sistem dan optimalisasi teknologi informasi merupakan instrumen efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Digitalisasi juga diyakini mampu meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tema Hakordia 2025, yaitu "Satukan Aksi Basmi Korupsi", dinilai selaras dengan semangat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan layanan publik yang bersih, cepat, dan berintegritas.
"Integritas harus terus ditingkatkan. Ini menjadi tantangan penting dalam menjawab kepercayaan masyarakat terhadap seluruh layanan publik di Jatim," ujarnya.
Peran Strategis APIP dan Pemuda dalam Kampanye Antikorupsi
Khofifah menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerapkan instrumen pengukuran seperti monitoring, surveillance, controlling, dan prevention (MSCP), serta Survei Penilaian Integritas (SPI).
SPI digunakan untuk mengukur potensi risiko korupsi berdasarkan tanggapan dari pegawai, pengguna layanan, dan responden ahli.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah agar fungsi pengawasan berjalan efektif.
Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengawasan ketat oleh APIP terhadap seluruh proses pengelolaan anggaran.
Sebagai bagian dari rangkaian Road to Hakordia 2025, sebanyak 400 Patriot Integritas Muda Jawa Timur dikukuhkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur di Malang pada 30 Oktober 2025.
Para pemuda ini berasal dari berbagai organisasi seperti Karang Taruna, organisasi mahasiswa, Pemuda Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Paskibraka, Pramuka, dan lainnya.
Melalui pengukuhan tersebut, Khofifah berharap mereka bisa menjadi agen perubahan, panutan, dan penggerak kampanye antikorupsi di lingkungan masing-masing.
"Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Dengan integritas, kejujuran, dan keberanian, kita dapat wujudkan Indonesia bebas dari korupsi," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Arian Mesa
