Analis Nilai Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya dan Etika Institusi

Pantau - Analis politik senior Boni Hargens menegaskan bahwa reformasi Polri harus berfokus pada transformasi budaya institusional, etika, dan sistem internal guna mewujudkan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan demokratis.

Reformasi Budaya Jadi Kunci Kepolisian Demokratis

Menurut Boni, kepolisian yang profesional dan demokratis merupakan investasi penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

"Reformasi Polri harus fokus pada transformasi budaya institusional Polri," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa transformasi budaya Polri perlu menyentuh sejumlah area kunci, seperti pendidikan dan pelatihan yang menekankan hak asasi manusia (HAM), etika, serta pemolisian masyarakat atau community policing.

Selain itu, reformasi juga perlu berbasis kompetensi, pemanfaatan teknologi modern, dan penerapan standar internasional untuk meningkatkan profesionalisme serta kapasitas anggota kepolisian di semua tingkatan.

"Area kunci lain yang perlu diperhatikan dalam transformasi budaya Polri adalah akuntabilitas, kultur dialog terbuka dan responsif terhadap kritik konstruktif, rekrutmen dan seleksi berbasis integritas dan kapasitas, penerapan sistem reward dan punishment, serta kepemimpinan yang menjadi role model nilai-nilai kepolisian demokratis," ujarnya.

Peringatan Risiko Politisasi Reformasi Polri

Boni berharap reformasi Polri tidak bersifat jangka pendek atau politis, melainkan berorientasi memperkuat Polri dalam kerangka demokrasi dengan melibatkan partisipasi kolektif seluruh elemen masyarakat.

Ia menekankan bahwa reformasi diharapkan mampu mengubah budaya hierarki dan militeristik menjadi budaya yang berorientasi pada pelayanan publik dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM.

"Tanpa transformasi budaya, reformasi struktural atau pergantian kepemimpinan tidak akan menghasilkan perubahan substantif. Jadi, reformasi budaya ini seharusnya menjadi fokus kajian Komite Reformasi Polri saat ini sehingga ujungnya bisa menciptakan kepolisian sipil yang demokratis," jelasnya.

Ia juga mengingatkan adanya risiko besar apabila reformasi Polri dipolitisasi.

"Dampak negatif politisasi reformasi Polri ini sangat dahsyat karena reformasi kehilangan arah dan konsistensi jangka panjang, melemahkan independensi dan profesionalisme Polri, menciptakan ketidakpastian dan demoralisasi internal, mengalihkan perhatian dari institusi substantif, serta memperdalam politisasi Polri yang justru ingin direformasi," ungkap Boni.