Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat serta memastikan kesiapan lahan clear and clean untuk pembangunan hunian tetap (huntap) di wilayah terdampak bencana di Sumatra.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujarnya dalam Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa lahan yang dikategorikan clear and clean harus memiliki status hukum yang jelas dan aman, layak secara teknis, tidak menimbulkan dampak lingkungan, dan berada dekat dengan akses sosial masyarakat seperti pasar, sekolah, tempat ibadah, dan jalur logistik.
Pemerintah Bangun 2.600 Unit Huntap di Tiga Provinsi
Pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Huntap ini ditujukan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Tito menegaskan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang memenuhi syarat.
Groundbreaking pembangunan huntap telah dimulai di beberapa daerah di Sumatera Utara.
Langkah serupa akan segera dilakukan di Aceh dan Sumatera Barat, menyesuaikan dengan kesiapan lahan dan data korban dari masing-masing daerah.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” katanya.
Presiden Instruksikan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah
Mendagri mendorong Pemda untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar lahan milik pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN dapat dimanfaatkan untuk penanganan pascabencana.
Selain skema gotong royong, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan dari APBN untuk pembangunan huntap dalam jumlah yang lebih besar.
Pemerintah turut menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan sedang.
“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, [untuk kerusakan] yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” ujar Tito.
Rapat Dihadiri Sejumlah Menteri dan Kepala Daerah
Rapat tersebut dihadiri secara hybrid oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain:
Menteri PKP Maruarar Sirait
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menteri Sosial Saifullah Yusuf
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan
Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy
Serta pihak terkait lainnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
