Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menekankan bahwa reformasi Kepolisian Republik Indonesia saat ini tidak perlu lagi berfokus pada perombakan struktur organisasi.
Menurut Martin Tumbelaka, reformasi Polri seharusnya diarahkan pada perubahan kultur dan penguatan pengawasan internal.
Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Reformasi Polri di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta pada Kamis 8 Januari 2026.
Struktur Polri Dinilai Sudah Lengkap
Martin menilai secara struktur organisasi Polri saat ini sudah sangat lengkap.
Kelengkapan tersebut mencakup sistem pengawasan baik internal maupun eksternal yang telah tersedia di tubuh Polri.
Meski demikian, ia menyoroti pentingnya reformasi pada Divisi Profesi dan Pengamanan sebagai garda terdepan penjaga marwah institusi Polri.
Martin Tumbelaka menyampaikan, “Saya melihat memang pentingnya kulturnya yang kita perlu menggarisbawahi. Cuma memang kalau bicara kultur kembali, saya menitikberatkan pada tugas dan kewenangannya yang harus diperkuat internalnya ini, pengawasan internalnya kayak Propam,” ungkapnya.
Propam Dinilai Perlu Diperkuat
Ia menambahkan bahwa banyak kasus di daerah berkembang secara tidak terkendali.
Kasus-kasus tersebut dinilai dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Menurut Martin, kondisi tersebut terjadi akibat ketidaktegasan Propam dalam menindak anggota Polri yang bermasalah.
Oleh karena itu, Martin mendesak perlunya formula baru untuk memaksimalkan fungsi dan peran Propam.
Ia menegaskan pentingnya ketegasan Propam agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat terjaga.
Martin Tumbelaka menyatakan, “Supaya masyarakat melihat bahwa Polri ini kita percaya, karena kita melihat Propam begitu tegas menindak perilaku-perilaku yang salah dari anggota Polri,” tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
