Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mengapresiasi perbaikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun, namun ia menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar program tersebut benar-benar efektif dan aman bagi anak-anak.
Evaluasi Satu Tahun: Ada Perbaikan, Tapi Masih Banyak PR
Irma Suryani menyampaikan penilaiannya saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, pada Selasa, 13 Januari 2026.
Menurut Irma, selama setahun pelaksanaan, program MBG sudah menunjukkan sejumlah perbaikan, terutama dalam menurunnya kasus keracunan makanan.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus memperkuat pengawasan, terutama terhadap aspek keamanan pangan dan kualitas gizi.
Ia mengungkapkan, "Kalau kita bicara evaluasi satu tahun, memang ada perbaikan. Tapi masih ada SPPG yang tidak memenuhi standar, baik dari sisi sanitasi, penyimpanan bahan makanan, sampai proses pengolahan. Ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kesehatan anak-anak."
Irma menyoroti masih adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan bahan pangan, termasuk penggunaan makanan instan dan produk dengan kandungan pengawet yang tidak sejalan dengan tujuan utama program MBG.
Tujuan utama program ini, menurut Irma, adalah mendukung pemenuhan gizi seimbang dan kesehatan jangka panjang anak-anak, khususnya dalam masa pertumbuhan dan perkembangan otak.
Distribusi dan Standar SPPG Jadi Sorotan
Distribusi makanan yang tidak higienis menjadi salah satu persoalan krusial yang disampaikan Irma.
Ia menegaskan bahwa proses pengemasan dan distribusi yang tidak sesuai standar dapat menghilangkan manfaat dari makanan yang sudah dimasak dengan baik.
"Program ini harus mencapai zero accident. Jangan sampai tujuan baik negara justru menimbulkan masalah baru karena kelalaian teknis," ungkapnya.
Irma juga meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kader di lapangan, untuk menjalankan prosedur dengan disiplin.
Ia menambahkan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program ini dan mendorong evaluasi secara rutin.
Evaluasi berkala, bahkan jika perlu dilakukan setiap bulan, dinilai penting agar persoalan teknis yang ditemukan di lapangan dapat segera diperbaiki sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.
- Penulis :
- Shila Glorya
