Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta harus dimaknai sebagai momentum bersih-bersih dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.
Kasus OTT tersebut kembali menjadi sorotan publik di tengah tekanan penerimaan negara yang belum mencapai target serta kondisi defisit APBN yang mendekati 3 persen.
Amin Ak menyampaikan bahwa kekhawatiran publik terhadap integritas institusi perpajakan perlu dijawab dengan penegakan hukum yang tegas dan terbuka.
Bukti Pengawasan Negara Berjalan
Amin Ak menegaskan peristiwa OTT harus dipahami sebagai bukti bahwa mekanisme pengawasan negara berjalan dan keberanian penegak hukum tidak pernah surut.
Ia menekankan bahwa kasus tersebut merupakan perilaku oknum dan tidak mencerminkan keseluruhan institusi perpajakan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta pada Selasa, 13 Januari 2026, Amin Ak menyatakan bahwa dalam kondisi fiskal yang menantang, upaya bersih-bersih harus dilakukan lebih keras.
Ia menegaskan kepercayaan publik merupakan fondasi utama penerimaan negara.
Reformasi Perpajakan Harus Diperkuat
Menurut Amin Ak, respons cepat Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak yang menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK merupakan langkah penting untuk menjaga marwah reformasi perpajakan.
Ia menilai langkah tersebut menunjukkan negara tidak memberi ruang kompromi terhadap penyimpangan sekecil apa pun.
Amin Ak menyebut penindakan terbuka memperlihatkan sistem check and balance mulai menghasilkan dampak melalui digitalisasi perpajakan, pengawasan berlapis, serta audit berbasis risiko.
Ia menyatakan bahwa ketegasan bukan gangguan, melainkan syarat untuk membangun sistem perpajakan yang modern dan kredibel.
Tiga Fokus Pembenahan Perpajakan
Politisi Fraksi PKS tersebut menilai pembenahan perlu dilakukan pada tiga sisi utama, yakni perbaikan sistem pemeriksaan pajak, reformasi sumber daya manusia, dan penataan ulang ekosistem konsultan pajak.
Ia menegaskan pentingnya digitalisasi pemeriksaan pajak dari hulu ke hilir agar setiap keputusan fiskus dapat terlacak secara otomatis dan meminimalkan ruang negosiasi.
Dari sisi SDM, Amin Ak menekankan perlunya rotasi cepat, promosi berbasis integritas, serta penguatan pemeriksaan gaya hidup atau lifestyle check digital.
Ia menambahkan peran konsultan pajak harus dikembalikan sebagai penasihat kepatuhan dan tidak menjadi broker akses penyimpangan.
Sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Amin Ak menegaskan reformasi perpajakan tidak boleh berhenti pada slogan.
Ia menyatakan ruang penyimpangan harus semakin sempit, tata kelola semakin kuat, dan integritas aparat menjadi tiang utama penjaga penerimaan negara.
Amin Ak meyakini dengan langkah tegas dan pengawasan konsisten, setiap rupiah pajak dapat kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
