Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sosial karena masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum mendapatkan akses yang memadai.
Program Dinilai Belum Sentuh Wilayah Rentan
Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026, Edy menyampaikan bahwa distribusi program MBG belum menjangkau kantong-kantong kemiskinan dan stunting di wilayah 3T.
"Daerah 3T itu jelas kantong orang miskin. Mereka tinggal di pinggir hutan, di perbatasan, dengan asupan gizi yang kurang. Sampai hari ini, mereka hanya melihat pembagian MBG di media sosial, yang kebanyakan terjadi di kota. Ini tidak adil," ungkapnya.
Menurutnya, wilayah 3T justru merupakan kawasan yang paling membutuhkan intervensi negara untuk memperbaiki status gizi dan mengurangi angka stunting.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional masih berada di atas 20 persen, dengan tingkat tertinggi ditemukan di pedesaan, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Edy mengapresiasi capaian administratif dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBG, namun ia menegaskan bahwa hal tersebut belum mencerminkan pemerataan.
"Jumlah dapur meningkat drastis dari target awal sekitar 5.000 menjadi 19.000. Minat masyarakat juga tinggi, penerima manfaat senang, indeks kualitas perencanaan mencapai 97,8 dan kepuasan 99. Itu semua patut diapresiasi," ujarnya.
Meski demikian, ia menilai keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari kuantitas dapur atau tingkat kepuasan administratif.
DPR Desak Percepatan Distribusi MBG ke Daerah 3T
Edy menyatakan bahwa Program MBG harus dipahami sebagai instrumen negara untuk mengatasi persoalan struktural seperti kemiskinan dan stunting.
"Presiden punya niat luhur, mengatasi malnutrisi dan stunting. Ini persoalan bangsa karena membuat rakyat tidak sehat dan tidak cerdas. Dasarnya ada di situ," ia menekankan.
Menurutnya, tanpa keberpihakan pada wilayah 3T, tujuan MBG tidak akan tercapai.
"Kalau 3T tidak diselesaikan, misi Presiden tidak akan kena. Ini kritik saya, dan ini harus segera dibenahi," tegas Edy.
Ia juga mempertanyakan kesiapan regulasi dan skema operasional pembangunan dapur MBG di wilayah 3T.
Edy menekankan bahwa masalah distribusi MBG bukan terletak pada anggaran, melainkan pada tata kelola dan prioritas kebijakan.
"Uangnya ada. Ini bukan soal anggaran, tapi soal ekosistem, tata kelola, dan kemauan memprioritaskan yang paling membutuhkan," ia mengungkapkan.
Sebagai solusi, Edy mendorong adanya percepatan distribusi program ke wilayah 3T, didukung dengan regulasi yang kuat, skema kemitraan, dan koordinasi lintas lembaga serta pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan MBG harus berlandaskan pada keadilan sosial, bukan semata angka-angka administratif.
- Penulis :
- Shila Glorya
