Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Menteri Keuangan Purbaya Lakukan Rotasi Besar-Besaran di DJP Usai OTT KPK

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Menteri Keuangan Purbaya Lakukan Rotasi Besar-Besaran di DJP Usai OTT KPK
Foto: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di area kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 20/1/2026 (sumber: ANTARA/Imamatul Silfia)

Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memulai langkah pembenahan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan rotasi besar-besaran terhadap pegawai, dimulai dari pelantikan empat pejabat baru di wilayah Jakarta Utara.

Pelantikan tersebut dilakukan menyusul penetapan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pemeriksaan pajak.

Purbaya menyampaikan bahwa mutasi ini tidak akan menjadi yang terakhir dan akan dilanjutkan dengan skala yang lebih besar dalam waktu dekat.

"Saya duga bukan yang terakhir mutasi ini. Kami akan lakukan dalam satu-dua bulan ini yang lebih ramai lagi, lebih besar lagi," ungkapnya saat pelantikan di aula Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Kamis.

Ia menegaskan bahwa penyegaran organisasi bukan semata karena adanya indikasi penyelewengan, melainkan juga karena performa pegawai yang belum mencapai standar optimal.

Tujuan utama dari rotasi ini adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan negara.

Pejabat Baru dan Target Pajak yang Menantang

Dalam acara tersebut, empat pejabat DJP wilayah Jakarta Utara resmi dilantik, yaitu:

  • Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
  • Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara
  • Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya
  • Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara

Purbaya juga menyoroti tantangan besar dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun sebelumnya.

"Tolong pastikan Anda bekerja dengan baik, bukan karena citra saya atau Anda, tapi citra pajak dan keuangan. Dan yang paling penting, itu bisa berpengaruh kepada pendapatan negara kita yang setahun kemarin sulit sekali meningkatkan," tegasnya.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi sementara penerimaan pajak hingga akhir Desember 2025 hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun.

Hal ini menyebabkan terjadinya shortfall penerimaan sebesar Rp271,7 triliun.

Purbaya menekankan bahwa keberhasilan penerimaan negara sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

Menurutnya, pegawai pajak memiliki peran vital dalam menjaga keberlangsungan fiskal negara.

Penulis :
Leon Weldrick