Pantau - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peluncuran Dewan Perdamaian Gaza yang digelar di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis siang waktu setempat (22 Januari 2026).
Presiden Prabowo hadir bersama pemimpin dari tujuh negara lainnya dalam peluncuran dewan tersebut yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump selaku inisiator.
Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian Gaza bersama tujuh negara lain, yakni Turki, Mesir, Jordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UAE).
Keputusan Indonesia bergabung disampaikan dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri dari delapan negara yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen negara-negara tersebut dalam mendukung upaya perdamaian dan stabilitas di Gaza, Palestina.
Kehadiran Prabowo di Davos dan Rangkaian Acara Peluncuran
Presiden Prabowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 11.00 waktu setempat dan langsung menuju ruang VVIP (holding room) sebelum acara dimulai.
Ia mengenakan kopiah hitam dan setelan jas berwarna abu-abu, serta duduk di barisan depan di atas panggung bersama para pemimpin negara lainnya.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, telah lebih dulu tiba di Congress Hall dan menyambut Presiden Prabowo serta memberikan penjelasan mengenai jalannya acara.
Acara peluncuran Dewan Perdamaian Gaza dimulai pukul 11.15 dan dibuka oleh Presiden Donald J. Trump sebagaimana disiarkan oleh kanal YouTube resmi Gedung Putih.
Presiden Trump menyapa Presiden Prabowo sebelum naik ke podium dan menyampaikan sambutan pembukaan.
Peran Dewan Perdamaian Gaza dan Sikap Internasional
Dewan Perdamaian Gaza merupakan implementasi dari Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang telah didukung dalam Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Trump sebelumnya mengumumkan pembentukan dewan ini sejak minggu lalu dan mengundang sejumlah negara untuk bergabung.
Trump menyatakan bahwa Dewan Perdamaian Gaza akan menjadi "otoritas sementara" di Gaza, Palestina, dengan tugas utama mengawasi mobilisasi sumber daya internasional untuk rakyat Palestina.
Delapan negara anggota meyakini dewan ini mampu mewujudkan gencatan senjata permanen, stabilitas, dan keamanan di Gaza.
Dalam pernyataan bersama, mereka juga menegaskan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara berdaulat sesuai dengan hukum internasional.
Namun, sejumlah negara menolak bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, termasuk sebagian besar negara-negara Uni Eropa seperti Prancis, serta China.
Negara-negara tersebut menyatakan lebih percaya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga utama dalam memulihkan situasi di Gaza.
- Penulis :
- Leon Weldrick
