Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 yang berlangsung di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis siang waktu setempat (22 Januari 2026).
Penandatanganan dilakukan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara lainnya, menandai terbentuknya Dewan Perdamaian Gaza sebagai organisasi internasional.
Dalam tayangan langsung di akun YouTube The White House, Prabowo terlihat mengenakan setelan jas dan peci hitam saat membubuhkan tanda tangan di sisi kiri Presiden Trump.
Presiden Trump, yang merupakan inisiator Dewan Perdamaian Gaza, tampak memperhatikan Prabowo ketika menandatangani dokumen, lalu menjabat tangan dan menepuk punggungnya setelah penandatanganan rampung.
Di sisi kanan Trump, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban juga turut menandatangani piagam tersebut.
Trump sempat melontarkan candaan kepada awak media, yang disambut tawa ringan oleh Prabowo dan Orban di tengah prosesi penandatanganan.
Setelah dokumen ditandatangani, para pemimpin termasuk Prabowo dan Orban memperlihatkan salinan piagam yang telah dibubuhi tanda tangan mereka.
Dukungan Internasional untuk Gaza
Selain Indonesia dan Hungaria, negara-negara lain yang ikut serta dalam penandatanganan piagam adalah Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.
Dewan Perdamaian Gaza dibentuk sebagai tindak lanjut dari Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza, yang didukung oleh Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
Trump telah mengumumkan pembentukan Dewan ini sejak pekan sebelumnya dan mengundang sejumlah pemimpin dunia untuk bergabung.
Ia menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat berfungsi sebagai "otoritas sementara" yang bertugas mengawasi mobilisasi sumber daya internasional untuk rakyat Palestina.
Komitmen Indonesia terhadap Solusi Dua Negara
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan bagian dari upaya menjaga agar transisi di Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara.
Indonesia menolak segala bentuk pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa partisipasi ini digunakan untuk menyuarakan posisi prinsipil dalam konflik Palestina, yang mencakup penghentian kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, pemberian akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina yang sah.
- Penulis :
- Leon Weldrick
