Pantau - Komisi XI DPR RI memulai uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan lima tahun ke depan, dimulai dengan Solikin M. Juhro sebagai calon pertama yang diuji.
Solikin saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia.
Uji kelayakan ini dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dan dilaksanakan di ruang Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 23 Januari 2026.
Misbakhun menyatakan bahwa rapat telah memenuhi ketentuan tata tertib DPR karena dihadiri oleh 20 anggota dari delapan fraksi.
"Dihadiri sebanyak 20 anggota dari delapan fraksi dan sesuai Pasal 279 dan 281 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat ini telah memenuhi syarat," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa uji kelayakan ini bersifat terbuka untuk publik.
Komitmen Solikin Jaga Stabilitas Ekonomi
Dalam pemaparannya, Solikin M. Juhro menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan moneter sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia mengusung tema: "Memperkuat Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi, Berdaya Tahan, dan Inklusif untuk Indonesia Maju."
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat tercapai melalui stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat dan kredibel.
"Tema ini kami pandang sangat strategis dan relevan karena sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, sekaligus menjaga peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dan dipercaya publik," ujarnya.
Solikin memperkenalkan pendekatan kebijakan terpadu yang ia sebut sebagai Strategi Semangka.
Strategi ini meliputi penguatan stabilitas makroekonomi dan keuangan, inovasi kebijakan makroprudensial, navigasi stabilitas harga pangan, serta penguatan digitalisasi sistem pembayaran.
Ia menegaskan bahwa kebijakan moneter dan makroprudensial harus dijalankan secara kredibel dan konsisten agar Bank Indonesia tetap independen dalam menghadapi dinamika global, termasuk tekanan inflasi dan volatilitas pasar keuangan.
Solikin juga menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah tanpa mengorbankan independensi bank sentral.
Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung reformasi struktural, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, serta pengembangan ekonomi syariah dan pesantren sebagai sumber pertumbuhan baru.
DPR Fokus pada Independensi Bank Sentral
Misbakhun menyampaikan bahwa uji kelayakan ini merupakan bagian dari proses penting untuk memastikan bahwa Bank Indonesia tetap menjalankan mandat menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan secara independen.
"Pergantian ini untuk masa jabatan lima tahun. Salah satunya Pak Solikin M. Juhro yang diusulkan Presiden melalui pimpinan DPR, berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia," ungkapnya.
Komisi XI DPR RI menjadwalkan uji kelayakan terhadap tiga calon Deputi Gubernur BI pada Jumat, 23 Januari 2026 dan Senin, 26 Januari 2026.
Dua calon lainnya adalah Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
"Jumat dan Senin (pekan depan) fit and proper test. Jumat kemungkinan satu calon, Senin dua calon sekaligus, lalu kita ambil keputusan sehingga Selasa bisa ditetapkan dalam rapat paripurna. Fit and proper test ini terbuka," jelas Misbakhun.
Ketiga nama calon Deputi Gubernur BI diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Deputi Gubernur saat ini, Juda Agung.
Misbakhun menegaskan bahwa DPR tidak ingin terjebak dalam dikotomi antara kebijakan moneter dan fiskal.
"Kita tidak perlu mempertentangkan moneter atau fiskal. Yang penting adalah bagaimana kebijakan yang dihasilkan tetap menjaga independensi Bank Indonesia, responsif terhadap tantangan ekonomi, dan memberi dampak positif bagi masyarakat," tegasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
