Pantau - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipaksakan kepada sekolah atau siswa yang menolak.
Nanik menyampaikan hal ini saat menanggapi keluhan seorang kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi terkait kesulitan meningkatkan jumlah penerima MBG karena beberapa sekolah elit menolak program tersebut.
Nanik menegaskan kepada seluruh kepala SPPG agar tidak memaksa sekolah atau siswa menjadi penerima MBG.
Ia menyampaikan, "Para kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya enggak apa apa," ungkapnya.
Prinsip pemerintah adalah memberikan MBG kepada seluruh anak Indonesia agar tidak ada anak yang kekurangan gizi, tetapi penerimaan bersifat sukarela.
Ia menambahkan, "Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi mana pun, bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah."
Jika sekolah elit menolak MBG karena siswanya sudah terpenuhi kebutuhan gizinya, hal itu tidak menjadi masalah bagi BGN.
Nanik menegaskan kembali, "Pokoknya, untuk para kepala SPPG, kami dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun."
Ia menyarankan kepala SPPG mencari penerima manfaat lain yang lebih membutuhkan di wilayah cakupannya, seperti pesantren kecil, anak putus sekolah, anak jalanan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurut Nanik, "Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
