Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti tiga isu utama terkait stabilitas pasokan dan harga pangan pokok saat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Gudang Bulog Trihajo, Wates, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Tiga hal tersebut meliputi reformasi kelembagaan pangan melalui penyederhanaan birokrasi, disparitas harga beras antarwilayah, serta wacana ekspor beras yang dinilai prematur.
Firman menilai sistem distribusi dan penanganan pangan saat ini masih terlalu kompleks sehingga kerap menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan operasi pasar dan stabilisasi harga.
Ia mengusulkan agar fungsi Badan Pangan Nasional BAPANAS dilebur ke dalam Perum Bulog guna memperkuat efektivitas kebijakan pangan nasional.
Menurutnya, Bulog perlu diperkuat perannya sebagai regulator sekaligus eksekutor dan tidak hanya sebagai lembaga penyimpan stok.
Firman menyampaikan, “Bulog harus kembali seperti fungsinya dahulu, bertanggung jawab kepada negara dan rakyat sebagai penyangga terakhir, bukan terjebak dalam urusan bisnis komersial.”
Firman juga menyoroti masih tingginya disparitas harga beras di berbagai daerah meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi HET.
Data BAPANAS menunjukkan HET beras medium di zona tertentu berkisar antara Rp12.500 hingga lebih dari Rp15.500 per kilogram tergantung kelas dan wilayah sementara di sejumlah pasar harga masih berada di atas batas tersebut.
Rata-rata harga beras di Kalimantan Timur tercatat berada di atas Rp12.800 per kilogram yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa dan Jawa Barat berdasarkan panel harga pangan pemerintah.
Kajian akademik menunjukkan volatilitas harga beras berbeda signifikan antarprovinsi yang dipengaruhi faktor iklim, logistik, dan tekanan permintaan lokal.
Firman menilai ketidakmerataan harga yang tinggi berpotensi mengganggu daya beli masyarakat di luar wilayah produksi utama seperti Jawa dan Sumatera.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah melalui Bulog yang menyiapkan kuota ekspor hingga sekitar 1 juta ton pada 2026 sebagai bagian dari perluasan pasar surplus produksi beras nasional.
Menanggapi hal tersebut, Firman menyampaikan, “Jangan sampai kita ‘latah’ bicara ekspor hanya untuk alasan pencapaian target, sementara di satu sisi kita masih menghadapi disparitas harga domestik dan potensi gangguan distribusi.”
Ia menegaskan fokus utama pemerintah seharusnya memastikan kebutuhan pangan pokok dalam negeri terpenuhi secara adil, stabil, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Firman meminta kebijakan ekspor beras dibahas secara matang di DPR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menghindari risiko jangka panjang.
Ia menekankan pentingnya upaya maksimal dari seluruh pihak dalam menghadapi tekanan harga dan disparitas yang masih terjadi di berbagai wilayah.
Firman berharap reformasi kelembagaan serta kebijakan yang lebih responsif dapat menciptakan sistem pangan nasional yang lebih adil dan stabil bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
