Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menegaskan program hilirisasi pertambangan merupakan agenda strategis nasional yang berdampak pada peningkatan nilai tambah ekonomi sekaligus menyangkut kedaulatan bangsa dalam kunjungan kerja spesifik di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, 12 Februari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI bersama Badan Pengawasan BUMN, PT Danantara Asset Management, PT Aneka Tambang Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum, dan PT Borneo Alumina Indonesia.
Ia menekankan hilirisasi harus mampu membuat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam mengelola sumber daya alam tanpa ketergantungan pada negara lain di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu.
I Nengah Senantara menyampaikan, “Program hilirisasi ini sangat strategis. Bukan hanya soal nilai ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga tentang kedaulatan. Bangsa kita harus bisa mengolah hasil bumi sendiri dan tidak terus bergantung pada negara lain,”.
Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor khususnya dari Cina untuk komoditas bauksit maupun aluminium berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut.
Impor dari Cina ke Indonesia tercatat paling tinggi dibandingkan negara lain sehingga dinilai perlu langkah percepatan kemandirian industri.
Ia menegaskan pentingnya penguasaan teknologi agar Indonesia tidak selamanya bergantung pada impor bahan baku maupun proses produksi.
Ia menyampaikan, “Kita tidak boleh diam. Kalau belum bisa menjadi pionir dalam teknologi, minimal kita menjadi follower. Teknologi yang lebih maju harus kita pelajari dan kuasai secara bertahap agar tidak selamanya bergantung pada impor,”.
Ia mempertanyakan target waktu kemandirian hilirisasi dan kapan Indonesia dapat sepenuhnya mengolah sumber daya tanpa bergantung pada bahan baku atau teknologi impor.
Ia menilai kualitas bauksit Indonesia yang baik seharusnya menjadi modal kuat untuk mempercepat proses hilirisasi.
Ia menyampaikan, “Sayang sekali kalau sumber daya alam kita yang luar biasa ini tidak dikelola secara optimal dan justru lebih banyak dinikmati negara lain,”.
Selain hilirisasi bauksit dan aluminium, ia juga menyinggung isu ketersediaan emas nasional dan mengingatkan komitmen PT Freeport Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat untuk menyuplai 30 ton emas bagi kebutuhan dalam negeri.
Ia mempertanyakan realisasi komitmen tersebut dengan menyampaikan, “Komitmennya seperti apa sekarang? Kenapa masih terjadi defisit emas dan bahkan cenderung impor? Bagaimana ketersediaannya untuk tahun-tahun mendatang?”.
Melalui kunjungan kerja tersebut, ia berharap seluruh BUMN sektor pertambangan dapat memaparkan strategi konkret serta peta jalan yang jelas menuju kemandirian industri.
Ia juga berharap langkah hilirisasi dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
- Penulis :
- Aditya Yohan
