Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat yang berpotensi menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026.
Ia menilai lonjakan harga minyak dunia yang menembus di atas 100 dolar AS per barel serta penguatan dolar AS perlu segera direspons secara serius oleh pemerintah.
"Lonjakan harga minyak dunia di atas 100 dolar AS per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN, terutama pada beban subsidi energi," kata Sarmuji.
Dampak Geopolitik Picu Kenaikan Harga Minyak
Sarmuji menjelaskan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran telah mendorong harga minyak dunia naik tajam.
Akibat ketegangan tersebut, harga minyak dunia menembus lebih dari 100 dolar AS per barel sejak Minggu, 8 Maret 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN apabila harga minyak global terus bertahan di level tinggi.
Ia menilai pemerintah perlu segera menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar tekanan terhadap anggaran negara dapat dikelola dengan baik.
Penguatan Dolar AS Tekan Rupiah dan Beban Utang
Selain lonjakan harga minyak, Sarmuji menyoroti penguatan dolar AS yang turut memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.
Nilai tukar rupiah bahkan menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal perdagangan Senin, 9 Maret 2026.
Menurutnya, penguatan dolar AS secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia ketika dikonversi ke dalam nilai rupiah.
"Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah," ungkapnya.
Sarmuji mengimbau Kementerian Keuangan segera melakukan simulasi berbagai skenario untuk mengantisipasi dampak fiskal apabila kondisi global tersebut terus berlanjut.
Ia menekankan langkah antisipasi tersebut harus dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi karena dampaknya luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.
"Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan," ujarnya.
Sarmuji menambahkan DPR akan terus mencermati perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian nasional.
Menurutnya kesiapan pemerintah dalam membaca risiko sangat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik global.
"Gejolak global tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya terhadap ekonomi nasional harus bisa kita kelola dengan baik. Karena itu langkah antisipatif harus segera dilakukan," katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
