Pantau - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dan mengurangi backlog perumahan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin 16 Maret 2026.
Hashim mengatakan Presiden menginginkan program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan lebih cepat.
"Tapi sebetulnya Presiden ingin ini (pembangunan 3 juta rumah) cepat, cepat," kata Hashim.
Ia menjelaskan bahwa beberapa minggu sebelumnya dirinya bertemu Presiden untuk membahas perkembangan program pembangunan perumahan tersebut.
"Terus terang saya beberapa minggu lalu saya ketemu Presiden, bicara mengenai program ini, (pembangunan 3 juta rumah). Presiden tanya kenapa program perumahan agak lambat, kesannya lambat di pemikiran Presiden," jelas Hashim.
Kendala Birokrasi dalam Program Perumahan
Hashim mengungkapkan bahwa salah satu penyebab lambatnya pelaksanaan program pembangunan perumahan adalah persoalan birokrasi.
Ia menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan kementerian baru sehingga masih memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian dalam menjalankan berbagai program.
"Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman/PKP) kan kementerian baru, baru satu tahun dan sebagainya," tambah Hashim.
Meski demikian, Hashim tetap optimistis program pembangunan tiga juta rumah dapat segera dipercepat dengan dukungan berbagai pihak.
"Dan terus terang saja saya lihat, saya bisa laporkan dengan beliau (Presiden) dengan Kereta Api Indonesia, dengan partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu dari KAI ini akan segera terwujud (pembangunan 3 juta rumah)," ucap Hashim.
KAI Bangun 5.484 Hunian Berbasis Transit Oriented Development
Sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah, PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan membangun 5.484 unit hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik.
Hunian tersebut akan dibangun di beberapa kawasan stasiun yakni Stasiun Manggarai Jakarta, Stasiun Kiaracondong Bandung, Stasiun Semarang Poncol, dan Stasiun Surabaya Gubeng.
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyatakan perusahaan mendukung pembangunan nasional melalui pemanfaatan aset perkeretaapian untuk penyediaan hunian bagi masyarakat perkotaan.
"PT Kereta Api Indonesia mendukung program pembangunan nasional melalui pemanfaatan aset perkeretaapian untuk menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik," kata Bobby.
Proyek pembangunan hunian tersebut dilakukan melalui sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), PT Kereta Api Indonesia, serta pihak terkait lainnya.
Konsep pengembangan kawasan yang digunakan adalah Transit Oriented Development (TOD) yakni pembangunan hunian yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik.
Hunian yang akan dibangun terdiri dari tipe 45 dan tipe 52 yang ditujukan bagi masyarakat perkotaan.
Pembangunan hunian tersebut akan segera dimulai dan ditargetkan penyerahan kunci kepada penghuni dapat dilakukan pada awal tahun 2027.
PT Kereta Api Indonesia juga mencatat memiliki sekitar 320 juta meter persegi lahan di seluruh Indonesia yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan berbasis TOD untuk memperluas akses hunian bagi masyarakat sekaligus mendukung integrasi transportasi publik.
- Penulis :
- Leon Weldrick
