Pantau - Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari distorsi guna menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Jaminan Perlindungan Korban dan Proses Hukum
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan menyampaikan pemerintah telah memastikan perlindungan terhadap korban termasuk jaminan pembiayaan perawatan medis.
Ia mengatakan, "Sudah ada kejelasan dan kepastian bahwa biaya medis akan ditanggung oleh negara. LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menyatakan komitmennya dan Kementerian Kesehatan juga siap menggratiskan seluruh proses perawatan hingga tuntas," ungkapnya.
Kementerian HAM juga telah berkoordinasi dengan LPSK dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan pemenuhan hak korban secara menyeluruh.
Kementerian HAM mengapresiasi langkah Kepolisian yang telah memulai proses penyelidikan, namun menekankan agar penegakan hukum berjalan profesional dan berbasis bukti.
Sinergi Lembaga dan Sorotan Internasional
Penanganan kasus dinilai perlu dilakukan secara sinergis antar lembaga menyusul langkah Pusat Polisi Militer TNI yang telah menahan empat anggota BAIS TNI yang diduga terlibat.
Kementerian HAM menilai koordinasi antara Polri dan TNI menjadi kunci dalam mengungkap kasus secara menyeluruh.
Selain itu, pengawalan politik juga dinilai penting melalui dukungan terhadap pembentukan panitia kerja oleh Komisi III DPR RI serta dorongan Komisi XIII DPR RI untuk kolaborasi intensif antar lembaga HAM nasional seperti Komnas HAM dan LPSK.
Munafrizal menegaskan, "Kasus ini merupakan batu uji atas kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, untuk itu harus dipastikan tidak terjadi reduksi maupun distorsi dalam kasus ini," jelasnya.
Ia menambahkan adanya perhatian dari Komisioner Tinggi HAM PBB dan Pelapor Khusus PBB yang menunjukkan penanganan kasus ini akan mempengaruhi persepsi global terhadap Indonesia.
Munafrizal menyampaikan, "Penegakan hukum yang serius dan kolaborasi multipihak dalam penuntasan kasus ini adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap Indonesia," ujarnya.
Kementerian HAM menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen negara dalam melindungi pembela HAM sekaligus menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
