Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti ketimpangan dalam proses rekrutmen Polri yang dinilai masih merugikan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).
Ia mengungkapkan, "Kami di daerah 3T ini terus-menerus dirugikan. Anak-anak dari daerah dengan keterbatasan akses pendidikan kalah sejak awal."
Akses dan Kesenjangan Jadi Sorotan
Mercy menilai perbedaan akses pendidikan, kondisi ekonomi, serta faktor geografis menjadi hambatan utama bagi peserta dari daerah 3T dibandingkan daerah maju.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan sejak tahap awal seleksi rekrutmen kepolisian.
Ia menegaskan bahwa pendidikan kepolisian seharusnya menjadi ruang pembentukan kualitas, bukan memperlebar kesenjangan.
Ia menyatakan, "Kalau kita bicara kualitas, maka yang harus diperkuat adalah sistem pendidikannya. Siapa pun yang masuk, dari Sabang sampai Merauke, harus bisa keluar menjadi yang terbaik."
Transparansi dan Reformasi Sistem
Mercy juga menyoroti praktik pengisian kuota daerah yang kerap diisi peserta dari luar wilayah, sehingga memicu kekecewaan masyarakat.
Ia mengungkapkan, "Begitu nama-nama yang lolos diumumkan, ternyata bukan anak-anak daerah. Ini yang menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat."
Keluhan masyarakat bahkan kerap berujung pada aksi protes akibat dugaan kurangnya transparansi dalam proses seleksi.
Ia mengatakan, "Berkali-kali kami menghadapi protes, bahkan ratusan orang datang karena merasa prosesnya tidak transparan."
Mercy menegaskan pentingnya reformasi sistem rekrutmen Polri yang lebih inklusif dan berkeadilan agar seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama.
Ia menutup, "Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka sistemnya harus adil. Jangan sampai ada wilayah yang terus-menerus merasa dirugikan."
- Penulis :
- Aditya Yohan
