Pantau - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan bahwa program Kebun Pangan Perempuan menjadi strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Lokakarya Strategi Penguatan Kebun Pangan Lokal Perempuan dan Reforma Agraria yang berlangsung di Jakarta.
Ia mengatakan "Kebun Pangan Perempuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ini bukan sekadar program kebun, ini strategi penguatan perempuan dan keluarga dari desa. Ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat," ungkapnya.
Masalah Perempuan dan Anak di NTT
Veronica menjelaskan bahwa berbagai persoalan perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur saling berkaitan dan berakar pada masalah ekonomi.
Permasalahan tersebut meliputi kekerasan terhadap perempuan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting yang masih tinggi di wilayah tersebut.
Data menunjukkan prevalensi stunting di NTT mencapai 31,4 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut juga masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan terpadu.
Ia menegaskan "Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah. Kebun Pangan Perempuan menjadi entry point," tegasnya.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Peran Perempuan Lokal
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian PPPA menjalin kerja sama lintas kementerian dalam memperkuat implementasi di lapangan.
Bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, program Kebun Pangan Perempuan masuk dalam delapan titik kerja sama swasembada pangan nasional termasuk di NTT.
Sementara itu, bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial melakukan verifikasi lahan di NTT pada 9 hingga 14 April 2026.
Verifikasi tersebut menjadi langkah awal pemberian izin pemanfaatan perhutanan sosial yang untuk pertama kalinya diberikan khusus kepada kelompok perempuan.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk memanfaatkan lahan terlantar melalui mekanisme reforma agraria.
Veronica menekankan pentingnya peran perempuan lokal sebagai penggerak utama program di daerah.
Ia mengatakan "Yang paling penting adalah champion-nya perempuan-perempuan lokal yang benar-benar mencintai tanahnya dan mau bekerja. Sesusah apapun lahannya, sejauh apapun lokasinya, tidak masalah. Asalkan ada champion, kita akan carikan dukungan. Siapa yang siap menjemput bola, kami akan bersama-sama bergerak," ujarnya.
NTT dipilih sebagai wilayah percontohan karena termasuk daerah 3T yang menjadi prioritas nasional dalam pembangunan.
Program serupa sebelumnya telah dijalankan oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari sejak 2025 di tujuh kabupaten di NTT.
Capaian program tersebut meliputi terbentuknya 10 kebun aktif di lebih dari 10 desa dengan keterlibatan lebih dari 100 perempuan.
Program itu juga menghasilkan 40 jenis komoditas lokal serta berkontribusi pada penurunan kasus stunting di wilayah pelaksanaan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
