
Pantau - Pemerintah Republik Indonesia meminta organisasi internasional untuk membangun standardisasi global dalam tata kelola pengumpulan dan distribusi royalti musik dan lagu agar lebih transparan dan akuntabel.
Permintaan tersebut disampaikan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas saat membuka The ASEAN Collecting Management Organizations (CMO) Forum 2026 di Bali.
Ia menyebut organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization, CISAC, dan IFPI perlu terlibat dalam penyusunan standar global tersebut.
"Pemerintah Indonesia tidak akan terlibat langsung dalam pengelolaan royalti, tetapi sebagai regulator yang mengawasi tata kelolanya," ungkapnya.
Dorongan Regulasi dan Perubahan Undang-Undang
Pemerintah Indonesia menegaskan perannya hanya sebagai regulator yang mengawasi tata kelola royalti tanpa terlibat langsung dalam pengelolaannya.
Saat ini Indonesia juga tengah melakukan proses perubahan Undang-Undang Hak Cipta dengan mengharapkan masukan dari organisasi global seperti CISAC dan IFPI.
Forum ASEAN CMO ini diharapkan menjadi sarana berbagi informasi serta memperkuat kerja sama berkelanjutan antarnegara ASEAN dalam pengelolaan royalti.
Tantangan Distribusi Royalti Digital
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum RI Hermansyah Siregar menyatakan bahwa eksploitasi karya musik kini terjadi secara real-time lintas yurisdiksi.
Ia menilai kondisi tersebut belum diimbangi dengan sistem distribusi royalti yang akurat.
"Eksploitasi karya musik terjadi secara simultan di berbagai yurisdiksi dalam waktu nyata, tetapi hal tersebut tidak selalu diikuti dengan distribusi royalti yang akurat," ujarnya.
Forum ini dihadiri perwakilan negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand serta Direktur Regional Asia-Pasifik CISAC Benjamin Ng.
Sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia seperti Karya Cipta Indonesia, Wahana Musik Indonesia, dan Sentra Lisensi Musik Indonesia turut hadir dalam forum tersebut.
Forum yang diinisiasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum RI bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini mengusung tema Collaborative Strategic Dialogue on Digital Royalty.
Kegiatan ini menjadi forum pertama yang mempertemukan LMK atau CMO se-ASEAN dan menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola royalti musik digital agar lebih transparan dan adil.
- Penulis :
- Leon Weldrick








