Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti polemik perbedaan sumber pembiayaan tambahan haji 2026 sebesar Rp1,7 triliun yang dinilai berpotensi membingungkan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Hidayat mengungkapkan adanya ketidaksinkronan penjelasan antara Menteri dan Wakil Menteri terkait sumber dana tambahan tersebut.
Ia mengatakan, “Yang semula dinyatakan akan diambil dari APBN, ternyata dalam penjelasan lain disebutkan bersumber dari BPIH. Ini tentu memerlukan penjelasan yang sama dan terbuka.”
Perbedaan Informasi Dinilai Membingungkan
Menurutnya, perbedaan keterangan tersebut dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji mengingat besarnya anggaran dan dampaknya terhadap calon jemaah.
“Ini harus dijelaskan secara terbuka supaya tidak terjadi kesimpangsiuran, apalagi ini menyangkut dana yang besar dan menyangkut kepentingan jemaah,” tegasnya.
DPR Minta Penjelasan Komprehensif
Hidayat menekankan bahwa setiap kebijakan pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap pemerintah segera memberikan penjelasan yang komprehensif dan konsisten agar publik mendapatkan informasi yang jelas terkait pembiayaan haji 2026.
- Penulis :
- Aditya Yohan
