Pantau - Pemerintah menetapkan kebijakan pembebasan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari 5 persen menjadi 0 persen guna mendukung industri petrokimia yang terdampak krisis pasokan bahan baku akibat konflik di Selat Hormuz.
Intervensi Pemerintah Atasi Krisis Nafta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kebijakan ini merupakan langkah intervensi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan industri.
Ia mengungkapkan, "Insentif untuk LPG, yakni intervensi kebijakan berupa penurunan bea masuk utamanya untuk industri petrokimia yang dengan adanya konflik di Selat Hormuz mengalami kesulitan memperoleh nafta,".
Krisis pasokan nafta sebagai bahan baku utama industri petrokimia terjadi akibat terganggunya jalur distribusi energi di kawasan Selat Hormuz.
Industri petrokimia memiliki peran strategis dalam memproduksi bahan kimia turunan, termasuk bahan baku plastik yang banyak digunakan dalam berbagai sektor.
Kelangkaan bahan baku plastik menjadi salah satu dampak langsung dari terbatasnya pasokan nafta di pasar global.
Dorong LPG sebagai Alternatif Sementara
Pemerintah mendorong penggunaan LPG sebagai alternatif bahan baku bagi industri petrokimia dalam jangka pendek.
Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan sambil menunggu solusi pasokan nafta yang tengah diupayakan pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini sedang mencari sumber alternatif nafta sesuai arahan Presiden.
Implementasi kebijakan pembebasan bea masuk LPG masih menunggu penerbitan regulasi melalui Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Menteri Keuangan.
Langkah serupa juga telah diterapkan oleh negara lain seperti India dalam menghadapi tekanan pasokan energi global.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjaga stabilitas biaya produksi industri, terutama plastik kemasan.
Stabilitas biaya produksi dinilai penting untuk mencegah kenaikan harga produk makanan dan minuman di pasar.
- Penulis :
- Arian Mesa
