Pantau.com - Pengamat sektor kelautan dan perikanan, Abdul Halim, mengharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan program Kartu Nelayan dibandingkan dengan menggelontorkan wacana kartu baru seperti Kartu Sembako Murah."Tidak perlu (kartu baru), karena sudah terwakili di dalam Kartu Nelayan," ujar Abdul Halim di Jakarta, Minggu (3/3/2019).Menurutnya, saat ini nelayan dapat dikatakan tidak perlu lagi ada kartu lainnya. Namun lebih penting membenahi kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan program Kartu Nelayan Selama ini.
Baca Juga: Jokowi Klaim Unggul 4 Persen Suara Atas Prabowo-Sandi di Jawa Barat
Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengemukakan, sebenarnya distribusi program Kartu Nelayan sudah mencapai 85 persen."Kendalanya adalah bagaimana memaksimalkan kartu identitas tersebut sebagai sarana pelayanan hak-hak dasar nelayan sebagai warga negara dan penghormatan atas profesi mereka sebagai pahlawan protein," paparnya.Ia mengingatkan misalnya perlunya pemerintah untuk memperhatikan persoalan ketika masyarakat nelayan mengalami paceklik tangkapan ikan akibat dari cuaca ekstrim yang berakibat membuat mereka tidak bisa melaut pula.
Baca Juga: Kena Cakar Warga di Kendari, Jokowi: Perih tapi Enak
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Jokowi akan membagikan Kartu Sembako Murah untuk melengkapi sejumlah program bantuan sosial yang sudah diterapkan saat ini."Program PKH, Program Keluarga Harapan dan ranstra (beras sejahtera) akan saya perkuat dengan Program Kartu Sembako Murah seperti ini. Nanti ada Kartu Sembako Murah seperti ini," ujar Jokowi sambil mengangkat contoh kartu yang akan dibagikan di Sentul International Convention Center (SICC), di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 24 Februari 2019.Pilpres 2019 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
