Pantau.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menawarkan program kartu pelayanan masyarakat dengan menggunakan satu kartu yakni e-KTP.
Untuk membenahi permasalahan E-KTP hari ini Prabowo-Sandi tegaskan 100 hari pasca dilantik akan langsung memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).
Hal itu diungkapkan Koordinator Jubir Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin, 18 Maret 2019.
Dahnil mengaku, bahwa saat ini memang ditemukannya NIK ganda bakal menjadi penghambat dari mewujudkan pelayanan masyarakat dengan menggunakan e-KTP. Untuk itu, pihaknya menilai perlu pemutakhiran data NIK kependudukan terlebih dahulu.
"100 hari pertama tentu yang kita perbaiki itu adalah pembenahan ini (e-KTP) karena NIK masih ada yang double, segala macem pembenahan," ujar Dahnil di lokasi.
Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Akan Gencarkan Pembangunan SDM Jika Terpilih
Dahnil menambahkan, NIK dari e-ktp akan terkoneksi dengan program yang bernama sistem integrasi nasional. Artinya, satu chip dalam NIK penduduk dapat terhubung dengan rekening, nomor wajib pajak, hingga BPJS.
"Jadi, Sistem Integritas Nasional itu berkoneksi dengan orientasi pencegahan korupsi yang ingin diperbaiki oleh Prabowo-Sandi. Melalui SIN, semua data kita terdeteksi disini. Kalau misalkan anda sudah menikah atau belum, Anda pernah terkait dengan pidana apa, Anda sakit berapa kali, rekening, NPWP dan BPJS terkoneksikan dengan ini (e-KTP)," ungkapnya.
"Jadi, semuanya kita koneksikan dengan SIN dengan sistem integritas nasional. Nah sistem integritas nasional itu terkait data-data tadi itu. Jadi, Anda tidak bersembunyi dari pajak misalnya," lanjutnya.
Lebih lanjut, Dahnil pun melontarkan kritiknya kepada kubu pasangan calon petahana yakni Jokowi-Ma'ruf yang mengeluarkan tiga kartu baru. Menurutnya, saat ini masyarakat sudah terlalu banyak memegang kartu dan menurutnya itu tidak efisien.
Baca juga: BPN: Prabowo-Sandi Akan Lanjutkan dan Perbaiki BPJS Kesehatan
"Coba dicek dompet anda, karena program Pak Jokowi itu kan kartunya bisa 7 sampai 14. Padahal kritik kami juga kenapa kita keluarkan SIN. ini kan era digitalalisasi. apalagi pak Jokowi kan merasa paham sekali soal unicorn tentang online onlinean itu. Justru pelaksanaannya bertentangan," tututurnya.
Selain itu, Mantan Ketum Pemuda PP Muhammadiyah itu menyebut program kartu yang tawarkan paslon 01 hanya akan menjadi pemborosan uang negara.
"Kartu (e-KTP) ini dibuat mahal-mahal, kena kasus korupsi lagi. Kan sayang-sayang, kemudian udah di korupsi oleh koalisi yang sama kemudian ini (e-KTP) gak dimanfaatkan. Kami mau memanfaatkan ini," pungkasnya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
