Pantau.com - Kebocoran data pengguna Facebook disorot oleh dunia. Data yang awalnya disebut sekira 50 juta, bertambah menjadi 87 juta pengguna.
70,6 juta data pengguna yang disalahgunakan diketahui berasal dari Amerika Serikat, disusul Filipina sebanyak 1,2 juta akun dan Indonesia di peringkat ketiga sekitar 1 juta akun.
Anggota komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan pihaknya akan segera memanggil pihak Facebook untuk diminta pertanggungjawaban atas bocornya data pengguna Facebook Indonesia.
"Oh iya, nanti hari Rabu kita panggil di Komisi I, kita akan minta pertanggungjawaban, kita selidiki, dan seterusnya," ujar Sukamta di diskusi 'Maling Data Facebook' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4/2018).
Baca juga: DPR Desak Jokowi Buat Perppu Terkait Kebocoran Data Facebook
Komisi I DPR juga mendorong pihak kepolisian untuk segera menangani kasus ini. Ia menilai kasus ini dapat juga digolongkan pada pelanggaran Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) mengenai perlindungan data elektronik.
"Kalau diperlukan sekali lagi kita dorong kepolisian karena perangkat hukumnya sebenarnya sudah ada di UU ITE itu, dan polisi sudah punya divisi siber mudah-mudahan polisi juga akan segera bisa turun tangan di situ," paparnya.
Sukamta mendesak pemerintah agar dapat mengeluarkan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Pasalnya, Indonesia menjadi negara terbesar ketiga yakni sekira 1 juta pengguna yang diduga mengalami kebocoran data.
Baca juga: Bocor Data Pengguna Facebook, BIN: Kurangi Aktivitas di Media Sosial
"Ini harus ditangani serius oleh pemerintah. Kita harap jangan ditunda-tunda, karena ini menyangkut hak asasi warga negara, hak asasi sangat dihargai masuk pada undang-undang kita, UUD 1945," kata Sukamta.
Ia menambahkan, bila undang-undang dinilai sulit untuk segera diwujudkan maka ia menyarankan untuk dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
"Salah satunya undang-undang, kalau sulit, buat Perppu oleh Presiden. Jangan sampai pemerintah bingung apa yang harus dilakukan dihadapan permasalahan multinasional ini dan malah tampak kehilangan jalan," pungkasnya.
- Penulis :
- Tommy Adi Wibowo
