Pantau.com - Presiden Joko Widodo secara tegas nyatakan sikap bahwa amandemen UUD 1945 memang tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya wacana amandemen UDD 1945 justru malah melebar kemana-mana termasuk isu penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai bahwa sikap yang ditunjukan Presiden Jokowi tersebut selaras dengan yang sudah disampaikan Demokrat bahwa tidak perlu ada amandemen.
Baca juga: NasDem Cari Muka ke Jokowi Soal Presiden 3 Periode?
"Kita terima kasih kepada presiden yang sepakat satu pandangan dengan Demokrat," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Soal isu amandemen merubah masa jabatan Presiden dan wakil Presiden menjadi 3 periode menurutnya sangat melenceng. Ia dan partainya pun mengaku tak setuju dengan usulan tersebut.
Sementara itu, Syarief yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, memastikan bahwa di jajaran MPR juga masih baru memulai tahap sosialisasi dan serap aspirasi soal amandemen dari masyarakat.
"Di wacana MPR kan kita baru kepada sosialisasi kita perlu minta pandangan dari masyarakat dari rakyat," tuturnya.
Baca juga: PDIP: Kami Terdepan Amendemen, tapi Tidak Penambahan Masa Jabatan Presiden
Sehingga, menurutnya, dengan adanya sikap Presiden Jokowi itu maka bisa dipastikan kecenderungn rakyat akan bersikap seperti apa terhadap amandemen.
"Kalau Presiden sudah punya sikap begitu bagus. Jadi rakyat tentu akan bisa menilai, oh Presiden tidak setuju," tandasnya.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
