Pantau.com - Tak main-main mewujudkan partai yang bersih, Golkar secara tegas akan mencoret atau membatalkan calon anggota legislatif (caleg) dari kadernya kalau terlibat Narkoba, baik sebagai pemakai maupun pengedar/penjual.
"Begitu pula kalau ada caleg dari kader partai kami yang terlibat kriminal, terlebih melakukan tindak pidana korupsi, pasti kena coret," ujar Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian di Banjarmasin, Selasa 922/5/2018).
Ia mengatakan, tindakan tegas berupa pencoretan caleg yang terlibat narkoba serta tindak pidana korupsi tersebut sesuai jargon Partai Golkar belakangan ini.
"Jargon Partai Golkar tersebut yaitu Golkar Bersih, Golkar Bangkit, Golkar Maju, Golkar Menang," ucap Supian yang juga Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel.
Baca juga: Duel Lagi Lawan Prabowo, Golkar Yakin Jokowi Akan Menang
Pasalnya, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, jika tidak bersih sulit bagi Partai Golkar untuk bisa bangkit dan maju.
"Apalagi buat menang pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, jika tidak bersih. Karena bersih itu dasar utama bagi Partai Golkar bisa bangkit, maju dan menang," tegasnya.
Menjawab pertanyaan, apakah tidak akan kekurangan orang dengan mencoret caleg terlibat narkoba dan tindak pidana korupsi? Dia menyatakan, hal tersebut tidak masalah, karena Partai Golkar sudah banyak menyiapkan kader untuk mencaleg.
Baca juga: Idrus Marham Akui Kedatangannya ke KPK Inisiatif Pribadi
Sebagai contoh dalam orientasi fungsionaris Partai Golkar Kalsel selama lima hari lalu meluluskan ratusan orang yang memungkinkan mencaleg pada Pemilu 2019, lanjut mantan Ketua DPD Partai Golkar HSU itu.
"Yang terpenting bagi Partai Golkar kadernya yang mencaleg harus besih, disamping mempunyai komitmen yang tinggi sebagai wakil rakyat," pungkasnya.
Pada Pemilu 2014 Partai Golkar berhasil meraih 13 dari 55 keanggotaan DPRD Kalsel, selebihnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) delapan, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tujuh orang.
Kemudian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masing-masing enam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lima, Partai Demokrat empat, Partai NasDem tiga, Hanura dua dan Partai Amanat Nasional (PAN) satu orang.
- Penulis :
- Dera Endah Nirani
