Pantau - Pimpinan Komisi V DPR RI Lasarus menyebut, tidak masalah jika terjadi penundaan terhadap operasional kereta cepat Jakarta-Bandung untuk umum.
Dengan pertimbangan, pengoperasionalan harus mampu memberi jaminan keamanan untuk keselamatan para penumpangnya.
“Tidak ada masalah kalau kereta cepat itu ditunda pengoperasionalannya untuk publik, karena yang terpenting itu adalah jaminan keselamatan yang harus diberikan,” ujar Lasarus kepada wartawan saat ditemui di Gedung Parlemen, Selasa (12/9/2023).
"Jangan sampai dioperasionalkan lalu terjadi hal-hal yang tidak dinginkan kepada keselamatan para pengguna jasa kereta cepat ini," lanjutnya.
Untuk itu, ia meminta pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator, dapat melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap sejumlah kekurangan yang ditemukan pada uji coba operasional kereta cepat beberapa waktu lalu.
"Kami memastikan kepada pemerintah dan kepada operator Kereta Cepat untuk bisa memastikan bahwa seluruh tahapan, dilalui dengan baik. Harus sampai betul-betul dipastikan kereta ini aman dulu untuk dijalankan baru boleh dioperasikan untuk umum," tegasnya.
Lasarus mengungkapkan, berdasarkan pengamatan sejauh ini masih banyak hal-hal yang penting untuk dipersiapkan terkait operasional kereta cepat Jakarta-Bandung itu.
Mulai dari kesiapan terhadap fasilitas halte atau stasiun bagi penumpang, hingga kesiapan lintasan nya.
"Jadi saya setuju agar kita lebih disiplin, lebih hati-hati dalam masa persiapan ini. Banyak masalah yang harus diperhatikan baik lintasannya, masalah lingkungannya, maupun keretanya sendiri, termasuk juga operasionalnya," papar Lasarus.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa uji coba gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan digelar pada 1 September 2023. Uji coba tersebut sekaligus periode pengenalan terhadap masyarakat mengenai sepur kilat
“Sampai saat ini rencana kami tetap operasi di 1 Oktober dan kami melakukan uji coba gratis 1 September 2023,” ujar Budi Karya.
Budi Karya menjelaskan untuk operasional sepur kilat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan komparasi dengan light rail transit atau LRT Jabodebek.
Di mana LRT Jabodebek yang awalnya akan diluncurkan pada 18 Agustus, lalu dievaluasi dan mundur menjadi 26 Agustus 2023. Hal itu, kata Budi Karya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Yang harus diketahui kereta itu kalau sudah berjalan tidak bisa berhenti lagi, operasi harus jalan terus,” ucap Budi Karya.
Budi Karya juga mengaku selalu melaporkan progres proyek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional itu.
Budi Karya mengatakan kepada Jokowi bahwa hendaknya perlu konservatif dan jangan terlalu berorientasi kepada target waktu, karena kereta cepat ini pertama di Indonesia dan di ASEAN.
- Penulis :
- Aditya Andreas
