Pantau - Pemberlakuan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB sistem baru malah menyuburkan praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) membuka fakta gelap menyangkut penyediaan akses pendidikan.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengungkapkan, ia pernah suatu kali didatangi para orang tua siswa yang dipanggil oleh seorang kepala sekolah (Kepsek).
Mereka mengadukan, jika ingin putra atau putrinya mereka diterima di sekolah tersebut, maka harus setor uang sekian puluh juta ke sekolah.
"Kalau bapak tidak bisa bayar, kami tidak jamin anak bapak pasti keterima," kata Ubaid menirukan laporan pengaduan tersebut.
Ubaid memandang, praktik seperti itu sudah dilakukan secara terang-terangan dalam sistem PPDB yang baru.
"Se-vulgar itu, enggak pakai makelar-makelar, langsung dipanggil kepsek," lanjutnya.
Ubaid menilai, PPDB adalah musim panen bagi para aktor di sektor pendidikan untuk melancarkan tindakan-tindakan koruptif, pungli, dan semacamnya.
Ia sangat menyayangkan jika praktik seperti ini selalu terjadi setiap masa PPDB dan tidak ada perubahan menuju ke arah yang baik.
"Kalau kepala daerahnya tidak aware dengan situasi ini, hanya gara-gara mungkin salah pindah KK atau salah sertifikat prestasi. Padahal, anak-anak di Indonesia punya hak yang sama untuk pendidikan," tandasnya.
- Penulis :
- AdityaAndreas
