Pantau - Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay mengimbau pemerintah untuk tidak memaksa para pekerja yang menolak gaji mereka dipotong guna membayar tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Saleh menyoroti bahwa pemotongan gaji untuk Tapera akan semakin membebani pekerja dengan penghasilan kecil, mengurangi pendapatan bulanan mereka yang sudah minim.
Menurut Saleh, salah satu masalah utama adalah kurangnya sosialisasi mengenai aturan Tapera. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang akurat dan menyeluruh tentang program ini.
"Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh segmen masyarakat memahami Tapera dengan baik," tegas Saleh dalam keterangannya pada Rabu (29/5/2024).
Saleh menjelaskan, aturan Tapera menyebut peserta adalah mereka yang berpenghasilan sama dengan atau lebih besar dari upah minimum.
"Ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebab, banyak juga anggota masyarakat yang gajinya jauh dari upah minimum. Sementara, mereka juga adalah rakyat yang membutuhkan perumahan," ujar Saleh.
Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk mencari solusi yang lebih adil dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.
Saleh menekankan pentingnya kajian komprehensif selama masa tujuh tahun sejak aturan ditetapkan untuk mendaftar sebagai peserta Tapera, agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
"Dari pengamatan saya, sejauh ini masih banyak hiruk pikuk dan kebisingan terkait program ini. Meskipun presiden mengatakan bahwa ini sangat baik untuk jangka panjang, namun saat ini masih saja ada kicauan yang bernada negatif. Terutama di media-media sosial," lanjut Saleh.
Saleh juga menyimpulkan bahwa masih banyak pekerja yang menolak program Tapera. Ia meminta pemerintah untuk berdialog dengan para pekerja mengenai keberatan mereka terhadap Tapera.
"Jika mereka tetap menolak, pemerintah diminta untuk tidak memaksakan. Harus dicari solusi terbaik. Niatnya kan untuk kebaikan para pekerja dan masyarakat kelas bawah. Karena itu, mereka harus didengar," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
