Pantau - Mantan Sekjen PKB, Lukman Edy dimintai keterangan terkait polemik yang memanas antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB.
Pertemuan ini berlangsung di Gedung PBNU, Kramat Raya, Jakarta pada Rabu (31/7/2024) dan dilakukan secara tertutup.
Seusai pertemuan, Lukman menyatakan, tidak ada pembahasan mengenai pembentukan Pansus Haji 2024 yang diinisiasi oleh Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Saya tidak ada pertanyaan soal Pansus Haji, enggak ada," ujarnya kepada awak media.
Lukman menjelaskan, pertemuan tersebut lebih banyak membahas sejarah hubungan antara PKB dan PBNU, terutama terkait polemik yang terjadi saat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur lengser dari PKB pada 2008.
"Saya diminta penjelasan terutama oleh Pak Ikhsan Abdullah mengenai dualisme muktamar pada saat itu, yakni kubu Ancol (Gus Dur) versus kubu Parung (Cak Imin) dan apa yang terjadi. Ya, saya jelaskan apa adanya," ujar Lukman.
Sebelumnya, Lukman menilai bahwa Muhaimin Iskandar telah terlalu lama memimpin PKB yang sudah hampir 20 tahun.
Lukman juga mengeluhkan gaya kepemimpinan sentralistik Muhaimin Iskandar, yang cenderung mengabaikan peran Dewan Syuro (dewan penasihat), baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam anggaran rumah tangga partai.
Menurutnya, Cak Imin telah memangkas peran Dewan Syuro melalui keputusan Muktamar Bali pada 2019.
"Secara formal, Muktamar Bali menghilangkan sebagian besar kewenangan Dewan Syuro. Dulu PKB itu mandatori dari muktamar kepada Dewan Syuro. Artinya, terjadi penghilangan eksistensi Dewan Syuro baik secara fundamental dalam anggaran dasar rumah tangga, maupun secara teknis administratif di internal PKB," bebernya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
