Pantau - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, Nusron Wahid, menyampaikan temuan-temuan penting terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
Dalam rapat paripurna DPR RI terakhir, Nusron membeberkan serangkaian investigasi dan rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag) serta saksi-saksi lainnya, Pansus Haji menemukan sejumlah pelanggaran yang signifikan.
Salah satu temuan utama adalah kurangnya peran Kemenag sebagai regulator dalam penyelenggaraan haji. Menurutnya, pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi tidak menerapkan prinsip good governance tetapi lebih menggunakan pendekatan government business.
"Pansus juga menemukan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya terkait alokasi kuota haji khusus sebesar 8%," ujar Nusron, Senin (30/9/2024).
Ia menambahkan, Kemenag mencairkan dana nilai manfaat pada 20 Januari 2024 sebelum kuota haji reguler untuk jemaah yang memerlukan pendamping dan pelimpahan kursi ditetapkan, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi.
Nusron juga menyoroti adanya kelemahan dalam sistem pendampingan jamaah haji reguler yang bukan mahram, yang masih belum diselesaikan secara maksimal oleh Kemenag.
“Selain itu, terdapat 5.678 kursi haji reguler yang hingga kini belum diketahui keberadaan jamaahnya secara pasti,” ungkapnya
Lebih lanjut, Pansus Haji juga menemukan ketidaksinkronan antara keputusan desain penyelenggaraan haji dan umroh, terutama terkait petunjuk pelaksanaan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah.
“Hal ini menambah daftar permasalahan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
