Netty Ajak Perempuan Politik Bersatu dan Berkomitmen Sahkan RUU yang Berpihak pada Perempuan

Pantau - Politisi Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029. Ia menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga bersama mitra kerjanya di DPR RI.

"Fokus saya adalah bagaimana mengajak perempuan politik dari partai mana pun untuk bersatu dan berkomitmen memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga. Salah satunya adalah RUU PPRT yang sudah 20 tahun mangkrak di DPR," ujar Netty dalam keterangan media, Jumat (4/10/2024).

Baca juga: DPR Aceh Resmi Tetapkan Pimpinan Baru untuk Periode 2024-2029, Prioritaskan Pengesahan dari Mendagri

RUU PPRT merupakan RUU yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja perempuan di Indonesia. Perempuan anggota DPR RI harus memiliki kepekaan lebih terhadap problem krusial yang dialami sesama perempuan dan berkomitmen memberikan solusi terbaik.

Sejumlah problem krusial menyangkut perempuan, anak dan keluarga, lanjut Netty, menunggu inisiatif dan respon positif dari perempuan anggota DPR RI guna menyelesaikannya melalui regulasi yang berpihak.

Baca juga: Penghapusan Fasilitas Rumah Dinas bagi Anggota Hasil Konsultasi Pimpinan DPR dan Seluruh Fraksi

Selain itu, Netty meminta pada pimpinan parpol dan pimpinan DPR agar secara serius menghadirkan suasana parlemen yang ramah perempuan.

"Pastikan adanya keterwakilan perempuan yang signifikan dalam setiap alat kelengkapan dewan. Selain itu, jangan ada lagi penyikapan yang merendahkan perempuan meski dalam bentuk kelakar di ruang-ruang parlemen," jelasnya.

Baca juga: Rumah Dinas Dihapus, Anggota DPR 2024-2029 Akan Dapat Tunjangan Perumahan

Ketua DPP PKS ini mengatakan bahwa partainya sangat mendorong dan memberikan ruang luas bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah dalam politik. "Periode ini ada sembilan perempuan terpilih sebagai Anggota DPR RI dari PKS, dua diantaranya adalah wajah baru. Pimpinan PKS memberi ruang pada perempuan untuk menduduki jabatan di fraksi mau pun di alat kelengkapan dewan lainnya," pungkasnya.