Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mempersiapkan langkah tegas terkait pengelolaan limbah cair oleh industri kelapa sawit, khususnya bagi perusahaan yang tidak memiliki kebun untuk aplikasi lahan. Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya standar baku mutu lebih ketat guna mencegah pencemaran lingkungan.
"Industri tanpa kebun harus mematuhi baku mutu di bawah 100. Jika tidak, izin operasional akan dicabut. Lingkungan kita sudah cukup tertekan," tegasnya saat meninjau lokasi tanah terkontaminasi minyak di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Siak, Riau, Minggu (24/11/2024).
Baca juga: PLN Group Dapat Apresiasi dari Wamen ESDM, Dukung Adopsi Gaya Hidup Ramah Lingkungan di Masyarakat
Perusahaan sawit yang memiliki kebun dinilai lebih fleksibel karena dapat memanfaatkan limbah cair untuk aplikasi lahan, seperti penyuburan tanaman sawit. Namun, bagi perusahaan tanpa kebun, pembuangan limbah ke sungai menjadi ancaman serius bagi ekosistem.
Hanif juga menginstruksikan Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) untuk segera merumuskan regulasi ini. Selain itu, ia mendorong perusahaan dengan teknologi pengelolaan limbah yang canggih untuk memanfaatkan limbah sawit sebagai sumber energi, khususnya melalui pengolahan metana.
Sebelumnya, Hanif mengunjungi perusahaan sawit di Pelalawan, Riau, dan menyatakan rencana penyusunan peraturan terkait pemanfaatan metana. Hal ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk meminimalkan dampak lingkungan dari industri sawit, sembari memaksimalkan manfaat ekonominya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan industri sawit di Indonesia, yang menjadi salah satu penghasil utama produk sawit dunia.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
