Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyoroti aspek pelayanan haji yang disediakan pemerintah, khususnya saat wukuf di Arafah.
Hal ini disampaikan Maman dalam rapat kerja antara DPR dan Kementerian Agama, menyusul kesepakatan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025.
Maman menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, terutama dari segi kompetensi petugas, pelayanan kesehatan, dan fasilitas pendukung selama pelaksanaan ibadah haji.
Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap aspek syariat dalam pelayanan haji, mengingat masih terdapat jemaah yang kurang memahami tata cara ibadah, seperti wudu dan pengelolaan najis.
Baca Juga: Pimpinan DPR Apresiasi Penurunan Biaya Haji, Ringankan Beban Jemaah
“Apalagi ketika wukuf yang berlangsung di Arafah,” ujar Maman, Senin (6/1/2025).
Ia menegaskan, peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan sesuai syariat Islam.
Pemerintah juga diminta untuk memperhatikan armada yang digunakan selama pelaksanaan wukuf, agar jemaah dapat beribadah dengan lancar.
Maman mengingatkan, pengawasan terhadap travel penyedia jasa haji khusus perlu ditingkatkan, terutama terkait kepatuhan terhadap ketentuan mabit di Mina.
Baca Juga: Kemenag Ungkap Ada Wacana Arab Saudi Batasi Jemaah Haji Lansia
“Karena pelanggaran aturan ini dapat berpotensi mengganggu kesempurnaan ibadah haji jemaah,” lanjutnya.
Selain itu, ia meminta perhatian khusus bagi jamaah lanjut usia (lansia), terutama dalam hal pelayanan kesehatan.
Maman mengungkapkan temuan kasus pada 2024, di mana sejumlah jemaah hampir berangkat ke Makkah meskipun tidak memenuhi syarat istitha’ah kesehatan.
“Meskipun biaya haji tahun ini menurun, kualitas pelayanan bagi jemaah tetap maksimal, sehingga ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan sesuai syariat,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
