Pantau - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya menanggapi pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai 80% dari DIPA 2025.
Dari total anggaran Rp110,95 triliun, hanya Rp29,57 triliun yang dapat digunakan, sementara alokasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) turun drastis dari Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun.
Indrajaya menegaskan, pemblokiran ini bersifat sementara dan dilakukan untuk mengutamakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk program prioritas sesuai Asta Cita. Jadi, tidak perlu panik,” ujarnya, Senin (10/2/2025).
Baca Juga: Ini Dia Kementerian dan Lembaga Negara Alami Pemangkasan Anggaran Terbesar, Apa Saja?
Menurutnya, pemblokiran anggaran merupakan mekanisme umum yang kerap terjadi di awal tahun anggaran, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Meskipun jumlah anggaran yang diblokir tergolong besar, Indrajaya menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi out of the box pemerintahan Prabowo.
“Ini harus kita lihat sebagai momentum evaluasi bagi kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak merugikan masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga menjelaskan, pendanaan IKN tidak hanya bersumber dari Kementerian PU, tetapi juga dari Otorita IKN (OIKN), yang dalam APBN 2025 memperoleh alokasi Rp28,3 triliun.
Baca Juga: Anggaran Kementerian PU Dipotong 80 Persen, Komisi V Khawatirkan Keselamatan Pengguna Jalan
Dari jumlah tersebut, Rp26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, jalan, serta pengelolaan gedung dan kawasan.
Indrajaya menegaskan, pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan IKN dan program pemerintah lainnya.
Menurutnya, jika negara menghadapi keterbatasan anggaran atau memiliki program kesejahteraan yang lebih mendesak, maka penundaan pembangunan IKN bisa menjadi opsi yang masuk akal.
"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda. Bukankah tujuan utama pembangunan nasional adalah menyejahterakan rakyatnya?" ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
