Pantau - Deputi Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sutrisno, menyatakan bahwa tantangan pengawasan di daerah saat ini semakin kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas instansi yang lebih solid.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Executive Workshop IEPK dan Sinergi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah yang digelar di Jakarta pada Rabu, 24 September 2025.
Sinergi APIP dan BPKP Jadi Kunci
Sutrisno menegaskan pentingnya peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Menurutnya, BPKP bersinergi dengan APIP dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui penerapan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
"Upaya pencegahan korupsi bukan pekerjaan individual. Diperlukan sinergi dan pemahaman yang komprehensif agar strategi yang dijalankan menjadi efektif", ungkapnya.
APIP juga memiliki tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan pengawasan tidak hanya dari Presiden, tetapi juga dari pemangku kepentingan lainnya dalam pemerintahan.
Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pengawasan daerah meliputi tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta rendahnya kualitas pengawasan internal.
Masalah ini semakin rumit dengan rendahnya kesadaran pimpinan daerah terhadap risiko fraud, lemahnya pengendalian internal, dan praktik compliance yang hanya bersifat formalitas.
"Korupsi kini berkembang secara sistematis, terstruktur, bahkan menjadi solusi atas masalah. Ini menandakan bahwa pengendalian risiko fraud belum diterapkan secara efektif", ia menambahkan.
IEPK Sebagai Alat Strategis Pencegahan Korupsi
Untuk menjawab tantangan tersebut, BPKP mendorong optimalisasi IEPK sebagai alat pengawasan strategis yang menjadi bagian dari strategi nasional antikorupsi.
Empat fokus utama pembinaan IEPK meliputi:
- Penilaian risiko fraud (fraud risk assessment).
- Pengembangan pedoman audit investigatif dan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
- Penguatan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system/WBS).
- Penguatan kebijakan, sistem, dan budaya anti-fraud.
IEPK dipandang sebagai instrumen penting yang akan dipandu langsung oleh BPKP dalam meningkatkan kualitas pengawasan daerah secara menyeluruh.
Namun, keberhasilan upaya pencegahan sangat bergantung pada komitmen kepala daerah serta integritas dan kinerja jajaran APIP.
Sutrisno menekankan pentingnya peningkatan edukasi, konsultasi dan komunikasi antarinstansi, serta pelaporan risiko yang terintegrasi dan rutin.
"Komitmen antikorupsi harus ditanamkan secara menyeluruh. Mari kita tingkatkan komunikasi dan koordinasi lintas instansi agar pengawasan menjadi lebih efektif dan berdampak nyata", tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
