Pantau - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dalam pidatonya pada sesi debat umum Majelis Umum PBB, Sabtu, 27 September 2025, menegaskan bahwa setiap bentuk agresi terhadap Rusia akan dihadapi dengan respons tegas.
Lavrov menyoroti bahwa negara-negara Barat semakin sering mengancam akan menggunakan kekuatan militer terhadap Rusia dan menuduh Moskow berencana menyerang negara-negara NATO serta Uni Eropa.
Namun, Lavrov menyatakan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah berulang kali membantah tuduhan dan provokasi semacam itu.
Ia menegaskan bahwa Rusia tidak pernah memiliki niat atau tindakan yang mengarah ke agresi militer terhadap negara lain.
Rusia Siap Negosiasi Soal Ukraina, Tapi Tuntut Jaminan Keamanan
Terkait konflik Rusia-Ukraina, Lavrov menyampaikan bahwa Rusia tetap terbuka terhadap negosiasi, dengan syarat bahwa akar konflik harus dibahas sejak awal.
"Keamanan dan kepentingan vital Rusia harus dijamin secara andal," ujarnya, sambil menambahkan bahwa hak-hak warga Rusia serta penutur bahasa Rusia di wilayah Ukraina harus dipulihkan dan dihormati.
Berdasarkan hal tersebut, Lavrov menyatakan, "Kami siap membahas jaminan keamanan untuk Ukraina."
Terkait hubungan bilateral, Lavrov menyebut bahwa Rusia masih menyimpan harapan terhadap kelanjutan dialog dengan Amerika Serikat, terutama setelah pertemuan puncak di Alaska pada Agustus lalu.
Menurut Lavrov, ada sinyal dari pihak AS untuk mencari solusi realistis bagi krisis Ukraina dan membangun kerja sama yang pragmatis tanpa didasari ideologi.
Ia juga menegaskan bahwa Rusia dan AS "memikul tanggung jawab khusus terhadap keadaan dunia dan menghindari risiko yang dapat menjerumuskan umat manusia ke dalam perang baru."
Rusia Usulkan Perpanjangan Kontrol Nuklir Pasca-New START
Dalam pidatonya, Lavrov juga menegaskan kembali inisiatif baru dari Presiden Putin terkait pengendalian senjata nuklir.
Putin menyatakan bahwa Moskow siap untuk mematuhi batasan senjata nuklir selama satu tahun setelah perjanjian New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) berakhir pada Februari 2026, asalkan Amerika Serikat melakukan hal yang sama.
Moskow juga meminta agar AS menahan diri dari tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan kemampuan pencegahan strategis.
Perjanjian New START sendiri ditandatangani pada 2010 dan mulai berlaku sejak 5 Februari 2011.
Awalnya, perjanjian tersebut berlaku hingga 2021, namun kemudian diperpanjang oleh kedua pihak selama lima tahun hingga 2026.
New START membatasi jumlah hulu ledak nuklir dan sistem pengiriman strategis yang dimiliki kedua negara, dan menjadi instrumen terakhir dalam arsitektur kontrol senjata antara Rusia dan AS.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
