Pantau - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong penggantian jam sekolah dengan penyelenggaraan pendidikan di posko pengungsian sebagai upaya memenuhi hak pendidikan anak-anak terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pendidikan Sementara di Shelter Harus Segera Dilakukan
“Penting ada inisiatif lokal yang mulai memikirkan menggantikan jam sekolah dengan penyelenggaraan pendidikan di shelter pendidikan anak sementara,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, Minggu, di Jakarta.
KPAI menekankan pentingnya penyediaan tenaga profesional yang dapat bekerja khusus dalam pemenuhan hak anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan gizi.
Jasra menyatakan bahwa data awal di tingkat desa bisa dijadikan pedoman dalam penyaluran bantuan dan penyusunan program berbasis anak.
“Saya kira data awal ada di tingkat desa untuk dijadikan pedoman dalam berbagai bantuan dan program. KPAI mendorong bantuan pendidikan, kesehatan dan gizi anak segera dimulai di posko, agar ada yang memegang tanggung jawab, termasuk menyaring tenaga profesional yang bisa bekerja untuk anak,” ujarnya.
KPAI mengingatkan bahwa pemenuhan hak anak pascabencana harus menjadi prioritas dan dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat sipil.
Korban Meninggal dan Hilang Capai Ribuan Jiwa
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 914 jiwa per Sabtu, 6 Desember 2025.
Rincian korban meninggal adalah 359 jiwa di Provinsi Aceh, 329 jiwa di Sumatera Utara, dan 226 jiwa di Sumatera Barat.
Sementara itu, jumlah korban hilang yang masih dalam pencarian oleh tim SAR mencapai 389 jiwa di seluruh wilayah terdampak.
BNPB menjelaskan bahwa data korban hilang bersifat dinamis, karena sebagian korban yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan atau melaporkan diri dalam kondisi selamat.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Gerry Eka
