Pantau.com - Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 akan berlangsung di Papua, persiapan penyelenggaraan kurang lebih dua tahun.
Sehingga dalam persiapan yang terbilang cukup mepet tersebut, Gubernur Papua, Lucas Enembe, mengeluhkan sejumlah kendala saat menemui Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi di kantor Kemenpora, pada Kamis, 1 November 2018.
Hal itu disampaikan langsung lewat Sekertaris Menpora (Sesmen) Gatot S. Dewa Broto yang mengatakan bahwa Papua sudah siap menjadi tuan rumah ajang olahraga nasional tersebut. Lukas Enembe menyatakan apabila semua perkembangan dari PON, dari masalah venue hingga masalah peralatan yang mereka butuhkan untuk penyelenggaraan.
Karena untuk masalah arena sendiri yang dalam instruksi presiden tidak dapat sepenuhnya dibiayai APBN dan APBD, sehingga semua itu langsung disampaikan ke Kemenpora.
“Gubernur Papua bersama dengan jajarannya datang untuk melaporkan progres persiapan PON, jadi poinnya adalah sejauh ini pihak Papua sudah siap, baik untuk PON maupun 2019 dan itu ada Popnas,” ujar Gatot di Media Center Kemenpora, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018.
Baca Juga: Kemenpora Tawarkan Peralatan Asian Games dan Para Games 2018
Gatot juga menyampaikan bahwa Gubernur Papua mengatakan untuk merevisi surat, karena mengenai masalah dari venue seperti dalam intruksi presiden bahwa untuk persiapan tidak sepenuhnya dibantu dengan biaya uang APBN ataupun APBD.
Sedangkan Inpres yang dimaksud adalah Inpres Nomor 10 Tahun 2017 tentang dukungan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua yang langsung ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Desember 2017.
“Inpresnya kan nomor 10 tahun 2017 itu mohon ada beberapa hal untuk direvisi karena menyangkut khususnya terkait dengan venue untuk PON, jadi kalau tadi yang saya dapat info dari PUPR, pengennya kaya hokey itu tidak di Jayapura tapi di Biak, sementara di inpres sudah terlanjut menyebut Jayapura,” tambahnya.
Sementara diketahui bahwa sebelumnya untuk semua venue diserahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun venue. Namun hal itu berbeda untuk PON, karena ada yang belum tepat sehingga PUPR tidak berani sembarangan membangun sesuatu yang tidak ada di dalam inpresnya.
Baca Juga: Menpora: Atlet Tidak Boleh Berhenti Gara-gara Menjadi PNS
Adanya masalah itu pun Gatot mengatakan itu menjadi dilema karena kalau harus menunggu inpres sedangkan kontrak sudah jalan.
Gatot juga menambahkan bahwa Imam Nahwari menanyakan masalah cabor yang akan dilaksanakan dipertandingkan di Papua Barat. Menanggapi hal itu Provinsi Papua sebenarnya tidak keberatan dengan hal itu karena masalahnya ada pada PP (Peraturan Pemerintah).
“Provinsi Papua nggak keberatan cuma yang jadi masalah PP nomor 17 yang mengatur tentang penyelenggaraan pon itu masih menyebut 4 tahun sekali dan setiap PON hanya satu provinsi jadi harus paralel supaya PP harus segera selesai untuk segera dasar hukum. Kalau di Papua Barat bisa pecah telor karena baru sekali,” pungkasnya.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
