Pantau - Pemerintah mencatat lebih dari 21 ribu jemaah haji lansia Indonesia telah tiba di Tanah Suci pada musim haji 2025. Di tengah meningkatnya jumlah jemaah rentan, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat pelayanan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas agar ibadah haji berjalan aman, nyaman, dan manusiawi.
“Kita ketahui bersama, pelayanan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Ibadah Haji menjadi tantangan tersendiri. Kami berharap Pemerintah memastikan pelayanan maksimal bagi jemaah haji lansia dan disabilitas,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Jemaah Lansia Meningkat, Pemerintah Diminta Tidak Abai
Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan sebanyak 101.678 jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Dari total tersebut, sekitar 21.930 jemaah masuk kategori lanjut usia—hampir 22 persen dari keseluruhan kuota.
Fakta itu menunjukkan urgensi pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan jemaah lansia. Puan mengingatkan kelompok ini harus mendapat perhatian khusus karena kondisi fisik mereka jauh lebih rentan.
“Para jemaah haji lansia ini cukup besar, jadi harus dipastikan segala kebutuhan mereka terlayani dengan baik. Mereka sudah menunggu antrean puluhan tahun untuk bisa menunaikan ibadah suci,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Armada Inklusif Disiapkan, Puan Minta Pelatihan Petugas Lebih Serius
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan 32 unit bus shalawat inklusif. Bus-bus ini dilengkapi akses tangga landai, ruang untuk kursi roda, dan fitur keselamatan tambahan. Armada tersebut akan melayani mobilitas jemaah berkebutuhan khusus dari hotel ke Masjidil Haram.
Namun, Puan menilai infrastruktur saja belum cukup. Ia mendorong pelatihan petugas haji secara khusus agar mereka mampu memberikan pelayanan yang tepat bagi lansia dan penyandang disabilitas.
“Memastikan pelayanan yang baik bagi semua jemaah, termasuk kelompok lansia, sudah menjadi tugas penyelenggara ibadah haji,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Kolaborasi Kementerian Didorong Demi Layanan yang Lebih Inklusif
Puan meminta Kemenag menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat layanan haji inklusif. Menurutnya, pelayanan haji tidak bisa berdiri sendiri dan butuh pendekatan multisektor yang menyeluruh.
“Seluruh kementerian terkait harus memastikan pelayanan haji terselenggara dengan baik, termasuk bagi lansia dan penyandang disabilitas,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia juga mendesak pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi. Tujuannya agar infrastruktur publik di Mekkah dan Madinah makin ramah bagi jemaah lansia dan kelompok rentan lainnya.
“Negara harus memastikan hak-hak bagi lansia dapat terpenuhi dan layanan fasilitas selama musim haji ramah bagi lansia dan kelompok rentan lainnya,” terang Puan.
Haji Bukan Soal Kuota, Tapi Martabat
Bagi Puan, ukuran keberhasilan haji tidak semata-mata tentang kelancaran keberangkatan atau jumlah kuota. Ia menekankan pentingnya perlindungan negara dalam memastikan jemaah bisa beribadah dengan layak dan bermartabat.
“Haji yang sukses adalah haji yang memungkinkan setiap jemaah beribadah dengan tenang, aman, dan bermartabat,” pungkas cucu Bung Karno tersebut.
- Penulis :
- Khalied Malvino
