Pantau - Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang menyoroti peran Bawaslu di daerah buntut videotron tayangkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Bekasi dan DKI Jakarta diturunkan secara mendadak. Bawaslu dinilai tak paham aturan.
"Bawaslu ini khusus di daerah tidak paham tentang Perbawaslu, tidak paham mereka itu. Mereka itu menurut saya itu dalam rapat kemarin saya sampaikan juga ini Bawaslu di daerah ini dendam kekuasaan, ya," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
"Artinya apa? Artinya mereka merasa berkuasa dan mereka otoriter ya menertibkan APK (alat peraga kampanye) secara melanggar hukum, kan tidak boleh juga," imbuh Junimart.
Dia bilang, masih ada pula insiden baliho dicopot, namun ternyata salah. Menurut Junimart, hal tersebut mesti jadi kajian bagi Bawaslu di daerah.
"Nah, yang saya lihat sebenarnya Bawaslu pusat itu kurang mengedukasi, dan nggak tahu, tidak melihat SDM dari Bawaslu yang mereka pilih," ujar Junimart.
Dia mencurigai pemilihan komisioner Bawaslu di daerah dibumbui praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Inilah yang saya sebut selama ini bahwa pemilihan para komisioner di Bawaslu itu penuh dengan KKN. Ya kan, ada yang lolos, tapi nggak lolos," imbuh dia.
Dia bilang, DPR RI bakal meminta klarifikasi Bawaslu RI perihal aturan di daerah. Junimart menegaskan, pegawasan dalam kampanye Pemilu 2024 ini perlu diperketat.
"Yang tak lolos, bisa lolos, inikan aneh-aneh ini. Maka dari kemarin itu selalu pengumuman itu komisioner di daerah itu tertunda, tertunda, tertunda. Nah, hasilnya begini," ucap Junimart.
Dirinya bakal mengkritisi Bawalsu apabila kinerjanya dinilai tak merubah ke arah yang baik. Dia menuturkan, ada setumpuk laporan juga perihal kinerja Bawaslu.
"Maka nanti, dalam pertemuan lanjutan pukul 17.00 sore, kita akan kembali mengkritisi ya. Kalau memang mereka tetap tidak berubah, kami akan panggil rapat secara mendalam juga mengenai itu. Karena banyak laporan dari masyarakat juga begitu," ungkap Junimart.
Apa Kata Bawaslu?
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja berjanji bakal memproses laporan penurunan tayangan kampanye melalui videotron, jika Timnas AMIN melaporkan peristiwa itu kepada pihaknya.
Dugaan penurunan tayangan kampanye Anies-Muhaimin melalui videotron dilaporkan terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat.
"Kalau ada laporan pasti kita proses, lanjut atau tidak pasti kita sampaikan," kata Bagja di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Bagja mengatakan, pihaknya akan menelaah peristiwa itu apakah memang terdapat indikasi perbuatan pelanggaran terhadap aturan kampanye atau hal lain.
Hal lainnya yang akan didalami jika peristiwa itu dilaporkan, yakni terkait izin dari pemerintah daerah setempat serta soal batasan yang diberikan.
"Kalau sudah sewa lalu dibatasi, itu jadi persoalan juga," ujar Rahmat.
Sebelumnya diberitakan, Timnas AMIN menyatakan, penghentian tayangan kampanye melalui videotron di Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta akan ditangani oleh tim hukum.
"Ya nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti," kata Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi, di Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).
Menurutnya, Timnas AMIN sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga yang berwenang.
"Jadi kita dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melapor kepada KPU dan Bawaslu," tandasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
