Pantau - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menanggapi isu 'kampanye terselubung' yang dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024.
Menurut JK, seorang pemimpin harus mampu menjaga etika dan bertindak adil sesuai dengan sumpah jabatannya.
"Saya selalu katakan, etika seorang pemimpin haruslah sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, itu adalah bagian dari sumpahnya. Jadi, hukuman atas pelanggaran etika bukanlah penjara, melainkan rasa malu," tegas JK di kediamannya, pada Rabu (7/2/2024).
JK juga menanggapi pernyataan Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut berkampanye secara langsung.
Namun, ia berpendapat, jika memang Presiden ingin terlibat dalam kampanye, sebaiknya ia mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai tim sukses di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Menurut saya, jika Presiden memutuskan untuk tidak berkampanye, itu adalah hal yang baik,” ungkap JK.
"Namun, jika memang ingin terlibat dalam kampanye, seharusnya dia mendaftar sebagai tim sukses melalui KPU, menjadi bagian dari tim sukses nomor 02. Dia harus mendaftar terlebih dahulu," jelasnya.
JK juga menekankan bahwa dalam aturan yang berlaku, presiden dan menteri tidak dilarang untuk berkampanye selama mengambil cuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, hingga saat ini, Jokowi belum mengambil cuti untuk terlibat dalam kampanye.
Ia mencontohkan, jika ingin menyatakan dukungan pada seseorang, dirinya juga tidak akan melakukan kampanye.
"Saya hanya akan duduk diam, tanpa berbicara. Kampanye itu terkait dengan mendukung seseorang, bukan soal kekuasaan. Jadi mungkin Jokowi memutuskan untuk tidak melakukan kampanye secara langsung, tapi semua orang mengetahui," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
